Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian. Foto: Antara.
KPK Kembali Periksa Sestama BNPB terkait Dana Bencana
Gabriella Thesa Widiari • 19 November 2026 13:39
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) R sebagai saksi penyidikan dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana. Pemeriksaan lanjutan setelah Sestama BNPB menjalani pemeriksaan pada 27 Oktober 2026.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama R selaku Sekretaris Utama BNPB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Kamis, 19 November 2026.
Baca Juga :
Sebelum pemeriksaan hari ini, penyidik telah menjadwalkan pemanggilan sejumlah saksi sepanjang pekan berjalan. Pada Senin, 16 November 2026, KPK memanggil pihak swasta MUM, lalu dilanjutkan memanggil Komisaris PT EJP EDP pada Selasa, 17 November 2026.
Pada Rabu, 18 November 2026, KPK memanggil Direktur PT LJE MN, pihak swasta IY, RT, TA, dan Z, aparatur sipil negara DM, serta ASN BNPB RGP. Dari panggilan tersebut, hanya MN dan RGP yang tercatat hadir memenuhi pemeriksaan penyidik.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB yang menjaring 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari berselang, KPK menetapkan lima orang tersangka, termasuk BS yang merupakan adik Letnan Jenderal TNI S—saat OTT menjabat Kepala BNPB, sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB.
.jpg)
Gedung Merah Putih KPK. Foto: dok. KPK
Empat tersangka lainnya yakni pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT TLS GP, serta pihak swasta SNG. Pada 16 Oktober 2026, KPK juga menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar berupa uang tunai mata uang asing dan rupiah, emas batangan maupun tabungan emas, serta aset kripto.
Penyidik turut menggeledah ruang Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di Kantor BNPB setelah penetapan tersangka. Terkait dugaan keterlibatan personel militer, KPK memberitahukan peran Letjen TNI S kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI serta menyurati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026 mengenai dua anggota TNI aktif, sebelum memeriksa S dan seorang Deputi BNPB aktif sebagai saksi pada 12 November 2026.