KPK Selisik Laporan Cukai PT Djarum lewat 2 ASN Kemenkeu

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami riwayat pemeriksaan yang selama ini dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terhadap PT Djarum. Pendalaman dengan memeriksa dua aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai, SA dan AZR, pada Kamis, 12 November 2026 

"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya terkait pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan PT Djarum dan beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Jumat, 13 November 2026.

Menurut Budi, KPK mendalami hal tersebut untuk mengetahui standar tarif cukai. Serta, tarif cukai yang diberlakukan untuk PT Djarum dan perusahaan afiliasinya.

"Tentunya ini berkaitan dengan standar tarif yang harus dikenakan dan tarif cukai bagi PT Djarum ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi yang kemudian ada dugaan penyimpangan yang dilakukan pada tata kelola cukai tersebut dan ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan," ungkap Budi.
 

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Lembaga Antirasuah itu menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik). Hingga September 2026, sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yaitu:

• Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatra Bagian Barat Rizal
• Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono
• Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan
• Pemilik Blueray Cargo John Field
• Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan
• Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri
• Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo
• Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH
• Pejabat fungsional Bea Cukai Madya berinisial AD

Juru bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Antara.

Pada 28 Oktober 2026, KPK kembali mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan satu sprindik umum. KPK kemudian menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Sehari setelahnya, KPK melanjutkan penggeledahan terhadap enam perusahaan terafiliasi PT Djarum di Kudus. 

Penggeledahan kembali dilakukan pada 30 Oktober 2026. Pencarian barang bukti dilakukan di Kantor Bea Cukai Semarang, serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kota Semarang, Jateng.

Penggeledahan-penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti-bukti adanya kerugian negara pada sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Di sisi lain, KPK tengah mendalami dugaan pemberian uang oleh pihak PT Djarum kepada pihak-pihak di Bea Cukai.