KPK Dalami Aliran Uang dari Swasta untuk Bupati Pemalang Nonaktif Anom Widiyantoro

Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Anom Widiyantoro. Foto: Antara.

KPK Dalami Aliran Uang dari Swasta untuk Bupati Pemalang Nonaktif Anom Widiyantoro

Gabriella Thesa Widiari • 17 November 2026 12:56

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penyerahan uang untuk Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro saat memeriksa dua pihak swasta sebagai saksi pada Senin, 16 November 2026. Kedua saksi yang diperiksa tersebut merupakan RSA selaku pihak swasta serta USK selaku pemilik PT PU.

"Saksi RSA dan USK hadir. Penyidik mendalami pengetahuan saksi soal penyerahan uang atau gratifikasi kepada Bupati Pemalang," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, dilansir dari Antara, Selasa, 17 November 2026.

Sementara itu, penyidik menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap pemilik PT FS yaitu SW. Penjadwalan ulang dilakukan setelah yang bersangkutan absen memenuhi panggilan pemeriksaan saksi pada tanggal tersebut.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan lembaga antirasuah pada 28 Juli 2026. Salah seorang pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut adalah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro,


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: dok. KPK. 

Pada 30 Juli 2026, Lembaga Antirasuah mengumumkan hasil tangkap tangan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan. Klaster pertama mencakup dugaan pemerasan oleh AW bersama orang kepercayaannya, MH alias GH, terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta dengan total uang terkumpul mencapai Rp1,98 miliar.

Klaster kedua melibatkan dugaan pemerasan terhadap AW yang dilakukan oleh SBD bersama ayahnya, LBS. Anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK tersebut diduga membocorkan informasi administrasi perkara kepada ayahnya untuk dimanfaatkan meminta sejumlah uang guna pengurusan kasus.

(Gabriella Thesa Widiari)