Perkuat Komitmen Antikorupsi Alasan BGN Rekrut Pejabat KPK

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penugasan dua personel yang memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem penyelenggaraan program yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

"Ini adalah langkah kami perkuat komitmen anti korupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," ujar Kepala BGN Sudaryono melalui keterangan tertulis, Jumat, 6 November 2026.

Kedua personel tersebut adalah Mungki Hadipratikno, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK. Mungki dipercaya mengemban posisi Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. 

Kemudian mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK Haerudin. Haerudin kini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.
 

Sudaryono menegaskan, BGN berkomitmen terus membangun sistem penyelenggaraan program yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, pengawasan, serta pencegahan potensi penyimpangan. Komitmen tersebut diterapkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sudaryono juga menyampaikan bahwa BGN terbuka terhadap berbagai masukan, kajian, dan rekomendasi KPK. Termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan Program MBG.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," sebut Sudaryono.

Menurut Sudaryono, penguatan tata kelola harus berjalan beriringan dengan percepatan pelaksanaan program. Besarnya cakupan dan manfaat Program MBG menuntut BGN untuk memiliki sistem kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang profesional, serta mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif.


Ilustrasi Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Antara.

"Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," sebut Sudaryono.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan KPK dan berbagai lembaga negara lainnya merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memastikan setiap tahapan Program MBG dilaksanakan dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik.

BGN juga akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga guna memastikan rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.

"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga," tutup Sudaryono.