KPK Usut Proses Pengadaan hingga Pemberian Uang terkait Korupsi di BNPB

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan hingga pemberian sejumlah uang atau kickback untuk pihak-pihak di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kasus korupsi dana siap pakai (DSP). Pendalaman dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi pada 9–12 November 2026.

"Untuk saksi dari pihak BNPB, beberapa staf dihadirkan dan didalami soal proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, termasuk juga soal penunjukan langsung vendor-vendor atau pihak swasta," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo  di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 13 November 2026.

Menurut Budi, beberapa vendor tersebut mengerjakan sejumlah proyek terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana hidrometeorologi, dan bencana lainnya. Adapun proyek-proyek tersebut menggunakan dana siap pakai (DSP) BNPB untuk penanganan bencana.

"Memang penggunaan DSP ini secara khusus bisa menggunakan metode penunjukan langsung karena sifat kedaruratan, tetapi kekhususan itu yang kemudian disalahgunakan oleh para pihak dan terjadi dugaan benturan kepentingan pada proses penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa tersebut," kata Budi.

Budi melanjutkan beberapa saksi dari pihak swasta didalami soal dugaan pemberian uang kepada pihak-pihak di BNPB.

"Tidak hanya satu atau dua kali diberikan oleh pihak swasta kepada oknum di BNPB, tetapi sudah beberapa kali dilakukan sehingga ini butuh pendalaman lebih lanjut untuk menghitung secara presisi ya jumlah dari proyek-proyek yang dikerjakan para pihak swasta dan juga kickback-nya (pemberian uang atau suap)," ujar Budi.

KPK juga memanggil sembilan saksi pada Senin, 9 November 2026. Mereka terdiri atas AS dan J selaku pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT TLS, WH selaku Direktur PT LKJA, dan DM selaku Direktur PT MIP.

Kemudian, KAG selaku Direktur PT BPL, RN selaku Direktur PT IT, MN selaku Direktur PT LJE, serta CM selaku Direktur PT LJL. Namun, hanya AS, KAG, RN, dan CM yang diketahui memenuhi panggilan KPK.

Pada Selasa, 10 November 2026, KPK memanggil FN selaku Direktur Utama PT SHR, NR selaku Dirut PT IAM, EDA selaku Dirut PT AIO, serta TW, HT, IIR, NH, IDP, dan AP selaku pihak swasta sebagai saksi. Akan tetapi, hanya HT, NR, EDA, IDP, dan AP yang diketahui memenuhi panggilan KPK.

Pada Rabu, 11 November 2026, KPK memanggil TSP selaku Direktur PT TLS, kemudian HS, AVE, dan AP selaku pihak swasta, serta enam ASN BNPB yang berinisial GP, IBM, KB, MRR, AMA, dan NLS. Namun, hanya HS, GP, IBM, KB, MRR, AMA, dan AP yang memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Antara.

Pada Kamis, 12 November 2026, KPK memanggil PD selaku mantan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, serta DS, PN, dan EP selaku ASN BNPB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, PD sempat menjabat Deputi Pencegahan BNPB, sedangkan EP sempat menjabat Pelaksana Tugas Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB.

Namun, tidak diketahui siapa saja di antara empat saksi tersebut yang memenuhi panggilan KPK.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima tersangka.

Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.

Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT TLS GP, serta pihak swasta SNG.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut. Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S.

Kemudian pada 20 Oktober 2026, KPK bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat kasus tersebut.