KPK Dalami Penerimaan Uang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Kediri

Juru bicara KPK. Foto: Antara.

KPK Dalami Penerimaan Uang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Kediri

Siti Yona Hukmana • 18 November 2026 10:35

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami uang yang diterima mantan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, GHH terkait pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pendalaman dilakukan lewat pemeriksaan UK, Kepala Seksi Penindakan Cukai I Ditjen Bea Cukai pada 2025.

“Yang bersangkutan didalami soal pengetahuannya mengenai penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh GHH,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 18 November 2026.

UK diperiksa sebagai saksi kasus tersebut oleh KPK pada Senin, 16 November 2026. Selain itu, KPK mendalami penerimaan uang oleh GHH dengan memeriksa SP selaku pihak swasta pada Selasa, 17 November 2026.

“SP didalami berkaitan dengan dugaan pemberian kepada oknum di Bea dan Cukai, khususnya kepada tersangka GHH,” ujar Budi.

Gedung KPK. Foto: Antara

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026, dan menetapkan sejumlah tersangka. Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik).

Hingga September 2026, sejumlah pihak telah ditetapkan tersangka dalam perkara tersebut, yakni:

1. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal
2. Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono
3. Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan
4. Pemilik Blueray Cargo John Field
5. Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan
6. Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri
7. Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo
8. Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH
9. Pejabat fungsional Bea Cukai Madya berinisial AD

Pada 28 Oktober 2026, KPK kembali mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan satu sprindik umum. KPK kemudian menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Sehari setelahnya, KPK melanjutkan penggeledahan terhadap enam perusahaan terafiliasi PT Djarum di Kudus.

Pada 30 Oktober 2026, KPK kembali menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang, serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kota Semarang, Jateng.

Penggeledahan-penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti-bukti adanya kerugian negara pada sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Di sisi lain, KPK tengah mendalami dugaan pemberian uang oleh pihak PT Djarum kepada pihak-pihak di Bea Cukai.

(Siti Yona Hukmana)