Tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) GPS (tengah) dan GP (kiri) berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/11/2026). ANTARA FOTO/Reno Esnir/sgd/nz
KPK Usut Penunjukan Langsung Vendor lewat Sestama BNPB
Siti Yona Hukmana • 20 November 2026 10:29
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penunjukan langsung vendor pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana. Pendalaman saat memeriksa Sekretaris Utama BNPB, R, selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) di lingkungan BNPB pada Kamis, 19 November 2026.
“Artinya, yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan, seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting atau pembagian, dan sebagainya,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 20 November 2026.
“Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam pokja (kelompok kerja), tetapi PPK (pejabat pembuat komitmen) ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut,” ujar Budi.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada Selasa, 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima tersangka.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian. Foto: Antara.
Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.
Kemudian, empat tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
Pada Jumat, 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.
Selain itu, KPK menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut. Di sisi lain, KPK telah memberitahukan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S.
KPK bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua anggota TNI aktif yang diduga terlibat kasus tersebut pada Selasa, 20 Oktober 2026 .
Kemudian, KPK memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang sedang menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi pada Kamis, 12 November 2026.