KPK Respons Raffi Ahmad yang mengaku Pernah Konsultasi pada 2024

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad memberi keterangan pers di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025) (ANTARA/HO-Kemenimipas)

KPK Respons Raffi Ahmad yang mengaku Pernah Konsultasi pada 2024

Siti Yona Hukmana • 18 November 2026 11:47

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terkait pernah berkonsultasi pada 2024. Konsultasi itu dilakukan soal pekerjaannya yang sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.

"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 18 November 2026.

Budi mengatakan KPK selalu terbuka melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas ataupun upaya-upaya pencegahan korupsi. Budi menyebut KPK memberikan rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modus bisa dicegah.

"Mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," ujar Budi.

Raffi mengaku sempat berkonsultasi dengan KPK pada 2024. Pernyataan itu disampaikan dalam video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin, 16 November 2026.

"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi.

Juru bicara KPK. Foto: Antara.

Menurut Raffi, KPK pada saat itu menilai aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni adalah hal yang tidak melanggar ketentuan. Meski demikian, Raffi saat ini menyadari terdapat etika, kepatutan, dan kepercayaan publik pada jabatan yang diembannya, sehingga harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.

Raffi menyampaikan pernyataan tersebut setelah meminta maaf kepada publik terkait polemik pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2024-2026. Dengan total nilai kerja sama mencapai Rp14,7 miliar.

(Siti Yona Hukmana)