KPK Dorong Kementerian dan Lembaga Evaluasi Nilai Kontrak Jasa Influencer

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. (ANTARA/Rio Feisal)

KPK Dorong Kementerian dan Lembaga Evaluasi Nilai Kontrak Jasa Influencer

Achmad Zulfikar Fazli • 18 November 2026 12:08

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons polemik nilai kontrak kerja sama jasa influencer atau pemengaruh dengan kementerian dan lembaga. KPK mendorong evaluasi kontrak pengadaan jasa.

"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 18 November 2026.

Gedung Merah Putih KPK. Foto- Metrotvnews.com/Candra



Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan lima paket pengadaan jasa influencer pada unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024. Unit kerja tersebut menjadi bagian Kemenbud.

Temuan lainnya adalah tiga paket pengadaan jasa influencer di KKP selama 2025-2026. Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut mencapai Rp14,7 miliar.

Budi mengatakan kementerian harus meninjau ulang efektivitas dan efisiensi kontrak pengadaan jasa influencer. "Termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," kata Budi.

(Achmad Zulfikar Fazli)