Ilustrasi KTP. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
Revisi UU Adminduk bakal Larang Fotokopi KTP untuk Semua Layanan
Fachri Audhia Hafiez • 22 November 2026 07:00
Jakarta: Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) menjadi momentum mengubah paradigma pelayanan publik menuju sistem yang proaktif dan terintegrasi secara digital. Salah satu poin krusial yang diatur dalam beleid tersebut adalah larangan memfotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk kebutuhan administrasi apa pun.
"Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial," kata anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin dalam keterangan tertulis dikutip Minggu, 22 November 2026.
Khozin menjelaskan perubahan beleid ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan warga. Melalui pendekatan stelsel aktif, pemerintah didorong proaktif memberikan layanan.
"Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah," kata Khozin.
Perubahan paradigma tersebut juga didukung integrasi data antarlembaga dengan menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal. Langkah ini bertujuan menghapus kerumitan akibat penggunaan beragam nomor identitas dan dokumen di tiap instansi.
"Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara," tegas Khozin.

Ilustrasi KTP. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
Meski mengedepankan digitalisasi, Khozin memastikan Revisi UU Adminduk tetap memprioritaskan perlindungan data pribadi warga. Regulasi ini turut mengatur Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan penyelenggaraan, mekanisme pengaduan masyarakat, hingga sanksi pelanggaran.
"Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas," sebut Khozin.
Dia menilai pembaruan aturan ini merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi guna memodernisasi birokrasi. Ia berharap pembaruan regulasi Adminduk menghadirkan layanan publik yang mudah diakses dan berorientasi penuh pada pemenuhan hak dasar masyarakat.
"Dengan perubahan tersebut, administrasi kependudukan tidak semata-mata menjadi urusan pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi warga untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara," kata Khozin.