UU Perampasan Aset Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas Aset Rampasan

20 November 2026 02:32

Jakarta: Undang-Undang (UU) Perampasan Aset mengatur pembentukan badan baru yang dibentuk Presiden untuk mengelola dan mengawasi aset rampasan. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pembentukan badan tersebut menjadi bagian dari pengaturan dalam undang-undang.

Selain mengatur pembentukan badan baru, UU Perampasan Aset juga dilengkapi mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pengawasan diperlukan agar aturan tersebut tidak digunakan oleh pihak berkuasa untuk menargetkan lawan politik maupun oleh aparat penegak hukum untuk memeras masyarakat.

Habiburokhman menjelaskan salah satu mekanisme pengawasan yang disiapkan ialah pembentukan pengawas independen. Pengawas tersebut akan ditunjuk Presiden dan harus mendapat persetujuan DPR.

"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR," kata Habiburokhman dikutip dari tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Kamis 19 November 2026. 

Selain itu, undang-undang tersebut mengatur beban pembuktian yang berimbang dan transparansi digital. Menurut Habiburokhman, sejumlah mekanisme itu disiapkan untuk memperkuat pengawasan sehingga kewenangan dalam UU Perampasan Aset sulit disalahgunakan.

"Kita sudah perkuat protokol pengawasannya, sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Lalu ada beban pembuktian yang berimbang, dan ada transparansi digital," ujarnya.

(Reno Panggalih Nuha Lathifah)


Close Ads X
Close Ads X