Komisi III: Badan Pengelola Aset Rampasan Penting agar Aset Sitaan Tak Terlantar

20 November 2026 02:11

Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid menjelaskan pembentukan Badan Pengelola Aset Rampasan diperlukan agar aset hasil tindak pidana tidak terbengkalai dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Badan khusus tersebut nantinya bertugas mengelola aset rampasan, mulai dari penyimpanan hingga pengembalian kepada negara maupun korban.

Jazilul mengatakan, selama ini pengelolaan aset sitaan di sejumlah lembaga belum sepenuhnya tertata dengan baik. Tanpa pengelolaan khusus, aset yang telah dirampas dikhawatirkan telantar, tidak produktif, bahkan justru menjadi beban negara.

"Di dalam Undang-Undang Perampasan Aset diperlukan badan pengelola aset khusus. Karena khawatir ketika Undang-Undang Perampasan Aset itu ada tanpa badan pengelolaan aset yang disiapkan secara baik, nanti asetnya terlantar, asetnya tidak produktif, asetnya kemudian menjadi beban negara," kata Jazilul dalam tayangan Metro Hari Ini Metro TV, Kamis 19 November 2026. 

Menurut Jazilul, badan tersebut akan menangani pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian dan pelepasan aset.

Ia menegaskan, keberadaan badan pengelola juga penting untuk memastikan aset hasil kejahatan tidak hanya dirampas, tetapi dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

“Badan pengelola aset yang dibentuk ini ya tentu tujuannya agar apa namanya aset yang dirampas itu betul-betul dikembalikan kepada negara atau bermanfaat untuk negara dan juga dikembalikan kepada korban,” jelasnya. 

Selain badan pengelola, Jazilul menyebut undang-undang tersebut mengatur pembentukan badan pengawas yang bersifat independen. Badan pengawas dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR untuk mengawasi pengelolaan aset rampasan.

“Badan Pengawas Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset yang dibentuk oleh Presiden atas persetujuan DPR dan bersifat independen,” ungkapnya.

Jazilul berharap masyarakat turut dilibatkan dalam pengawasan. Ia juga mengusulkan agar badan pengawas menyampaikan laporan secara berkala kepada DPR dan masyarakat.

Terkait komposisi keanggotaan, Jazilul menilai badan pengelola aset tidak harus seluruhnya diisi aparat penegak hukum. Ia mengusulkan keterlibatan ahli manajemen pengelolaan aset, manajemen keuangan, lembaga keuangan, hingga organisasi kemasyarakatan.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Komisi III Habiburokhman menyebut Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur pembentukan badan baru yang dibentuk oleh presiden untuk mengelola dan mengawasi aset rampasan. Undang-undang ini juga diperkuat dengan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, termasuk mencegah aparat penegak hukum menggunakannya untuk memeras masyarakat.

"Kita sudah perkuat protokol pengawasannya sehingga undang-undang ini sulit sekali untuk disalahgunakan. Kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR, lalu ada beban pembuktian yang berimbang, dan ada transparansi digital,” tutur Habiburokhman. 

(Reno Panggalih Nuha Lathifah)


Close Ads X
Close Ads X