Dasco Dukung Revisi UU Perlindungan Anak Masuk Prolegnas Prioritas 2027

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU.

Dasco Dukung Revisi UU Perlindungan Anak Masuk Prolegnas Prioritas 2027

Fachri Audhia Hafiez • 22 November 2026 08:50

Jakarta: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen parlemen untuk memasukkan revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027. Langkah ini diambil guna menjamin rasa aman setiap anak, baik di lingkungan sekolah maupun di ruang digital.

"Kami di DPR RI mendukung agar revisi UU Perlindungan Anak masuk Prolegnas Prioritas 2027. Saya juga mengusulkan kanal pengaduan yang aman, dengan penanggung jawab yang jelas untuk menindaklanjuti laporan. Selamat Hari Anak Sedunia," kata Dasco dalam keterangannya dikutip dari akun Instagram @sufmi_dasco, Minggu, 22 November 2026.
 


Selain mendorong pembaruan regulasi, Dasco menyatakan sikap tegas DPR dalam memerangi praktik perundungan (bullying) dan kekerasan terhadap anak. Ia memastikan pihaknya terbuka untuk memfasilitasi berbagai sarana, prasarana, hingga dukungan komunikasi demi mengatasi persoalan tersebut.

"Kami terbuka baik sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia maupun sebagai diri pribadi kami, kami mendukung dan kami menyatakan perang terhadap perundungan anak mulai hari ini," ujar Dasco.

Dasco menyoroti tema peringatan yang mengusung "Semangat Bersama Melawan Kekerasan Anak" harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar slogan. Menurut dia, hal tersebut menjadi ujian keberanian negara untuk hadir saat anak membutuhkan pertolongan.

"Tema ini menguji keberanian negara apakah kita benar-benar hadir ketika seorang anak berteriak minta tolong," tegas Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.


Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Peringatan Hari Anak Sedunia 2026. Foto: ANTARA/HO-KemenPPPA.

Sebagai bentuk keseriusan, DPR berkomitmen segera merevisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta memberikan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran kepolisian. Dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk membentuk direktorat khusus perlindungan anak hingga ke tingkat kewilayahan.

"Kami akan merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem peradilan pidana anak, dan kami dari DPR RI akan mendukung penuh anggaran-anggaran dari pihak kepolisian yang akan membuat direktorat-direktorat perlindungan anak di setiap Polda, di setiap Polres, bahkan mungkin di Polsek-Polsek," kata Dasco.

(Fachri Audhia Hafiez)