NEWSTICKER

Tag Result: tenaga kerja asing

Klarifikasi Kemenkomarves soal Mandor Asing di Proyek IKN

Klarifikasi Kemenkomarves soal Mandor Asing di Proyek IKN

Nasional • 6 months ago

Juru Bicara Kemenkomarves Jodie Mahardi menjelaskan alasan dan kriteria penggunaan pengawas tenaga asing di proyek IKN juga tetap memastikan prioritas seleksi pekerja lokal. Namun, jika peran dan posisi ini tidak bisa tergantikan oleh pekerja lokal, maka pekerjaan asing akan menjadi opsi. Pekerja lokal dipastikan akan menjadi prioritas.

"Keterlibatan tenaga asing dalam proyek ini tentunya bukan pilihan yang pertama, jika setelah proses seleksi ini tidak ditemukan kandidat lokal yang memenuhi kualifikasi, baru kami mempertimbangkan opsi untuk melibatkan tenaga kerja asing," ujar Jodie.

Ia pun menambahkan opsi mempekerjakan tenaga asing bukan karena pemerintah tidak percaya dengan tenaga lokal, melainkan untuk memastikan pengerjaan proyek IKN berjalan dengan standar yang tinggi.

"Langkah ini diambil bukan karena kami tidak percaya pada kapabilitas tenaga kerja lokal, melainkan hanya karena komitmen untuk memastikan bahwa proyek ini dijalankan dengan standar tinggi dan dengan tenaga kerja yang paling memenuhi kualifikasi," tambahnya.

Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan menggunakan orang asing untuk mengawasi kualitas proyek di IKN. Ia berasalan langkah itu diambil karena ingin mendapatkan kualitas yang bagus.

Instagram Polling: 63% Netizen Setuju Pemerintah Gagal Membangun SDM Indonesia

Instagram Polling: 63% Netizen Setuju Pemerintah Gagal Membangun SDM Indonesia

Nasional • 6 months ago

Pemerintah disebut bakal melibatkan tenaga kerja asing (TKA) dalam pengerjaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi lampu hijau penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagai pengawas pada proyek IKN. Pilihan itu diambil demi menjamin kualitas. 

Ia bahkan melontarkan perbandingan yang amat tidak sebanding ketika ia mengatakan tidak ingin kualitas proyek IKN nanti seperti kualitas SD Inpres. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Jokowi gagal dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Tim Metro TV membuat polling di Instagram dengan pertanyaan 'Penggunaan tenaga ahli asing di IKN, bentuk gagalnya pemerintah membangun SDM Indonesia?'

Hasilnya, 63 persen pengguna instagram mengatakan setuju. Sedangkan enam persen lainnya mengatakan tidak setuju. 

Sementara itu, polling dengan pertanyaan yang sama juga dilakukan di Twitter. Hasilnya, 54 persen mengatakan setuju dan 46 persen lainnya mengatakan tidak setuju. 

Dari hasil 2 polling di Twitter dan Instagra, netizen dominasi menjawab setuju. Berarti, netizen menilai bahwa penggunaan tenaga ahli asing di IKN merupakan bentuk gagalnya pemerintah menciptakan SDM unggul di Indonesia. 

Setujui TKA untuk Awasi Proyek IKN, Jokowi: Jumlahnya Terbatas

Setujui TKA untuk Awasi Proyek IKN, Jokowi: Jumlahnya Terbatas

Nasional • 6 months ago

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi lampu hijau penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagai pengawas pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pilihan itu diambil demi menjamin kualitas. 

Jokowi menyatakan usulan terkait penggunaan TKA sebagai pengawas para proyek IKN, telah disampaikan dalam sejumlah rapat. Namun, ia menekankan penggunaan pengawas TKA hanya dalam jumlah terbatas. 

"Memang sudah diusulkan dalam rapat. Ya, kalau hanya satu atau dua orang yang bisa mengarahkan, mengontrol, mengawasi sehingga kualitasnya menjadi baik, kenapa tidak?" kata Jokowi. 

Jokowi juga menampik anggapan bahwa penggunaan TKA sebagai pengawas, menjadi cara untuk menggaet masuknya investor asing dalam proyek IKN Nusantara. 

Bedah Editorial MI: Wacana Miring Mandor Asing

Bedah Editorial MI: Wacana Miring Mandor Asing

Nasional • 6 months ago

Bangunan dan infrastruktur monumental yang muncul di seluruh dunia merupakan cerminan dari kemajuan peradaban sebuah bangsa dan negara yang menciptakannya. Monumen yang jadi penanda peradaban sebuah bangsa itu telah memiliki kapasitas untuk menciptakan kemegahan yang diakui dunia. 

Sangat mengherankan ketika pemerintah mewacanakan penggunaan tenaga kerja asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di pos pengawasan proyek. Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang mendengungkannya ke publik. Alasannya, Luhut tidak mau gedung dan infrastruktur di IKN hasilnya miring-miring karena ketidakmampuan insinyur bangsa sendiri. 

Secara implisit Luhut menyebut bahwa bangsa ini belum mampu memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas IKN yang baik dan layak sesuai perencanaan. Wacana yang dilempar Luhut menunjukkan pemerintah seakan tidak percaya dengan kemampuan warganya sendiri. 

Apalagi ini merupakan pembangunan IKN Nusantara, ibu kota baru negara, yang menurut Presiden Joko Widodo cerminan dari awal peradaban baru Indonesia. 

Seluruh program pembangunan di IKN sudah semestinya mencerminkan peradaban Indonesia maju, termasuk dengan sumber daya manusia yang membangunnya. Apalagi ini IKN, yang juga menjadi cermin kekuatan bangsa, khususnya kemampuan keahlian dalam pembangunan. 

Akan lebih baik pemerintah mempekerjakan gabungan antara pakar dari dalam negeri dan asing sebagai pengawas dalam proyek IKN. Posisi utama tetap dipegang oleh orang Indonesia. Para pekerja asing hanya sebagai konsultan, sedangkan para pengawasnya dari Indonesia. 

Negeri ini memiliki banyak guru besar bidang teknik sipil di kampus-kampus ternama yang kemampuan dan kapasitasnya tidak kalah dengan insinyur asing. Tak sedikit dari para begawan ini lulusan dari kampus-kampus ternama di dunia.

Jumlahnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Mereka tentunya siap mengabdi jika pemerintah serius untuk melibatkan mereka dalam pembangunan IKN Nusantara. Panggil mereka untuk mengabdi, kecuali ada keengganan pemerintah sendiri demi kepentingan di luar pembangunan. 

Selain itu, soal keamanan dan rahasia negara, IKN membutuhkan faktor keamanan. Tentu tidak tepat menggunakan pengawas asing yang akan memicu kerentanan. 

Banyak faktor yang harus dipertimbangkan matang oleh pemerintah sebelum memutuskan penggunaan mandor asing. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa wacana yang dilontarkan Luhut akan dipertimbangkan matang. 

Sekali lagi, jika visi Presiden Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai simbol peradaban maju Indonesia, singkirkanlah wacana miring untuk menggunakan mandor asing. Simbol peradaban mestinya dibangun dengan tangan anak bangsa sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya.

Wacana Miring Mandor Asing

Wacana Miring Mandor Asing

Nasional • 6 months ago

4 WNA di Jaksel Ditangkap Imigrasi Akibat Terbukti Melanggar Izin Tinggal

4 WNA di Jaksel Ditangkap Imigrasi Akibat Terbukti Melanggar Izin Tinggal

Nasional • 6 months ago

Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menangkap empat warga negara asing (WNA) yang menggelar eksklusif dinner di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keempat WNA tersebut telah terbukti melanggar izin tinggal.

Keempat WNA tersebut terdiri dari dua WN Australia dan dua WN Singapura yang didatangkan untuk menjadi cheff eksklusif dinner di salah satu restaurant di Jakarta Selatan. 

Peristiwa penangkapan bermula dari laporan yang diterima petugas mengenai adanya juru masak asing yang diundang oleh salah satu restaurant di kawasan Kebayoran Baru Namun, saat hendak ditangkap, petugas mengalami kesulitan karena gelaran eksklusif dinner itu sangat tertutup.

Kini, keempat WNA tersebut terancam dideportasi dari Tanah Air bila hasil pemeriksaannya terbukti bersalah.

Pihak Imigrasi Jakarta Selatan hingga kini masih terus mendalmi kasus tersebut. Dari pemeriksaan sementara keempat WNA tersebut terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu melahi izin tinggal di Indonesia

Hong Kong Jadi Destinasi Tenaga Kerja Asing

Hong Kong Jadi Destinasi Tenaga Kerja Asing

Nasional • 7 months ago

Pandemi covid-19 menyebabkan jumlah asisten rumah tangga (ART) asing di Hong Kong menurun. Dari sebelumnya 400 ribu, kini 340 ribu pekerja. Hong Kong memberikan izin tenaga kerja asing bekerja di wilayahnya mulai 1973. 

ART asing di Hong Kong didominasi asal Filipina dan Indonesia, sebesar 40-50%. Filipina merupakan negara pertama yang mengirimkan tenaga kerjanya untuk mengatasi krisis ekonomi. Lalu, Indonesia juga mulai mengirim tenaga kerjanya pada tahun 1990-an. 

Dakam 50 tahun terakhir, tenaga kerja asing di Hong Kong meningkat 250 kali lipat dan didominasi ART perempuan. 

Pemerintah Hong Kong memiliki kebijakan mendetail mengenai tenaga kerja asing yang bekerja di wilayahnya. Kebijakan tersebut sebagai upaya agar perlindungan kesejahteraan pekerja perempuan terealisasi. 

Mulai 23 Juli, TKA Dilarang Masuk Wilayah Indonesia

Mulai 23 Juli, TKA Dilarang Masuk Wilayah Indonesia

• 2 years ago

Kemenkum HAM resmi melarang tenaga kerja asing (TKA) masuk wilayah Indonesia selama masa PPKM level empat. Larangan itu tidak berlaku bagi TKA pemegang visa diplomatik, visa dinas KITAS dan KITAP, orang asing pemegang izin dengan tujuan kesehatan dan misi kemanusiaan. Larangan ini akan berlaku efektif mulai Jumat (23/7/2021).

Masuknya 49 TKA ke Konawe Dinilai Langgar Prosedur

Masuknya 49 TKA ke Konawe Dinilai Langgar Prosedur

• 4 years ago

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menilai masuknya 49 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke wilayah Konawe, tidak mengikuti prosedur perizinan yang berlaku. Seharusnya pihak perusahaan sebagai pengelola TKA berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terlebih dahulu.

Wapres Ingin Penanganan Kemiskinan Sesuai Kebutuhan

Wapres Ingin Penanganan Kemiskinan Sesuai Kebutuhan

• 4 years ago

Wapres Maruf Amin memimpin rapat evaluasi penanganan kemiskinan dan stunting bersama beberapa kementerian. Wapres ingin penanganan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah sehingga mencapai target penurunan kemiskinan sebesar 24%.

Pemerintah Komitmen akan Batasi Tenaga Kerja Asing

Pemerintah Komitmen akan Batasi Tenaga Kerja Asing

• 5 years ago

Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani berkomitmen akan membatasi tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Untuk itu pemerintah akan bekerjasama dengan pelaku usaha untuk perbaiki kualitas dan produktifitas tenaga kerja.