Revisi KUHAP Dipastikan Dibahas di Komisi III DPR

Jakarta: Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dipastikan dibahas di Komisi III DPR. Pasalnya, pembahasan sempat belum ditentukan di Komisi III DPR atau Badan Legislasi (Baleg).

"Iya, sudah pasti. 100 persen (dibahas di Komisi III DPR)," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Maret 2025.

Habiburokhman juga telah berkoordinasi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Komisi III segera menggelar rapat dengar pendapat dengan para ahli dan pemangku kepentingan pada masa reses.

"Jadi sudah fix saja juga koordinasi dengan Pak Dasco sudah pasti di Komisi 3. Jadi kita akan terus sampai ke sana menyerap aspirasi masyarakat," ujar Habiburokhman.