Pengamat: Perlu Ada Aksi Besar untuk Menyelamatkan KPK

Masyarakat Sipil Harus Buat Gerakan untuk Paksa Presiden Keluarkan Perppu KPK

Perppu dari Jokowi Dinilai Bisa Kembali Mempertajam KPK

Rumah Rafael Alun yang Dibeli dari Grace Tahir Disita

KPK Ngotot Pemberhentian Brigjen Endar Bukan Urusan Ombudsman

1.192 Pendemo RUU Cipta Kerja Jalani Rapid Test, 32 di Antaranya Reaktif Covid-19

Jajaran Polda Metro Jaya telah melakukan rapid test kepada sekitar 1.192 demonstran yang diamankan pada unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja. Hasilnya, 32 orang di antaranya reaktif covid-19.

Jokowi Masih Evaluasi Penerbitan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo masih akan mengkaji rencana penerbitan perppu KPK. Hal tersebut menurut Jokowi nantinya akan dibahas dengan Pimpinan KPK yang baru untuk perbaikan sistem yang memagari terjadinya korupsi. 

Gugatan Uji Materi UU KPK Ditolak

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU KPK. Sementara 19 mahasiswa yang mengajukan permohonan gugatan menyebutkan kejanggalan jelang sidang putusan. 

Perppu KPK? Jangan Terburu-buru!

Revisi UU KPK yang baru saja disahkan DPR menuai polemik. Sejumlah kalangan menuding revisi ini asal jadi dan bertujuan melemahkan gerakan pemberantasan korupsi. 

Bedah Editorial MI: Hormati Uji Materi UU KPK

Sikap hormat terhadap hukum dan sikap berani semestinya bukan dua hal yang dipisah-pisahkan. Justru keduanya harus menjadi satu paket, apalagi dalam sosok seorang kepala negara.Namun, yang dituntut sebagian masyarakat saat ini justru memisahkan dua sikap kenegarawanan itu. Mereka terus mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu KPK di saat proses yang memiliki legitimasi hukum tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hormati Uji Materi UU KPK

Sikap hormat terhadap hukum dan sikap berani semestinya bukan dua hal yang dipisah-pisahkan. Justru keduanya harus menjadi satu paket, apalagi dalam sosok seorang kepala negara.Namun, yang dituntut sebagian masyarakat saat ini justru memisahkan dua sikap kenegarawanan itu. Mereka terus mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu KPK di saat proses yang memiliki legitimasi hukum tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

NasDem: Selesaikan Polemik dengan Dialog

Menanggapi serangkaian aksi mahasiswa menolak sejumlah RUU, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyarankan untuk diselesaikan melalui dialog bersama para tokoh dan akademisi. Menurut Surya Paloh, semangat patriotisme harus terus dikedepankan dan tidak memberi kesempatan pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana.

Presiden Isyaratkan Terbitkan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi polemik politik terhadap hasil revisi UU KPK. Presiden saat ini masih mempertimbangkan dampak politik akibat penerbitan Perppu.

Urgensi Penerbitan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi polemik politik terhadap hasil revisi UU KPK. Presiden saat ini masih mempertimbangkan dampak politik akibat penerbitan Perppu. Apa urgensinya?

Mahasiswa Bicara Politik Negara

Demonstrasi kali ini menimbulkan polemik karena dianggap tidak murni untuk menyampaikan kritik kepada Pemerintah dan DPR terkait pembahasan sejumlah undang-undang. Benarkah ada penumpang gelap yang menunggangi demonstrasi?

Polisi Tak Ragu Tindak Tegas Perusuh

Unjuk rasa di Jakarta sejak Selasa (24/9/2019) hingga Rabu (25/9/2019) disertai perusakan dari sekelompok orang. Mereka yang bertindak kriminal kini ditangani kepolisian.

Panglima TNI Tegaskan Tetap Solid dengan Polri

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menanggapi video viral bentrok TNI dengan Polri saat mengamankan aksi demo di gedung DPR RI. Menurutnya, TNI tetap pada tugasnya berdasarkan UU membantu Polri dalam hal pengamanan.

Istana Tanggapi Demo Mahasiswa

Kepala staf presiden Moeldoko menanggapi adanya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Moeldoko mengatakan sebaiknya aspirasi disampaikan dengan mencerminkan adab bangsa Indonesia. Terkait dengan tuntutan massa, Moeldoko juga menyatakan bahwa RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan dan RUU Pemasyarakatan akan dikaji kembali.

Ini Tuntutan Aksi Mahasiswa di DPR

Banyak yang menilai unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019) adalah terbesar setelah Reformasi 1998 yang iconik. Kali ini tuntutannya adalah mendesak DPR menunda pengesahan sejumlah RUU yang peraturan di dalamnya masih kontroversi.

Arsul Sani: RUU yang Disahkan Tidak Kontroversial

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menilai RUU yang disahkan di masa sisa sidang adalah RUU yang tidak kontroversial. Meskipun begitu DPR tetap mendengarkan dan membuka dialog terhadap masukan-masukan dari masyarakat.

Tolak RKUHP, Massa Lakukan Long March ke Gedung DPRD Bandung

Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat menggugat di Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, dan kemudian melakukan long march ke DPRD Bandung. Unjuk rasa dilakukan dalam rangka menolak RUU KUHP, RUU KPK dan RUU Pertanahan. 

DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas 6 RUU

DPR RI dijadwalkan akan menggelar rapat paripurna pada Selasa (24/09/2019). Menurut agenda, ada enam RUU yang akan dibahas dalam rapat paripurna yakni RUU Pemasyarakatan, RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, APBN 2020 beserta nota keuangan, RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dan RUU Pesantren.

Ada Unjuk Rasa di Gedung DPR, Polisi Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas

Jelang unjuk rasa yang akan digelar oleh aliansi mahasiswa Indonesia, arus lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR dialihkan. Berikut titik-titik rekayasa lalu lintas jelang unjuk rasa di depan Gedung Parlemen. 

Gabungan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak RUU KUHP dan UU KPK

Hingga pukul 9 tadi malam (23/9), Ribuan mahasiswa masih bertahan di depan gedung DPR untuk menolak pembahasan RUU KUHP serta UU KPK yang baru. Dua orang perwakilan DPR sempat berdebat dengan mahasiswa, setelah itu 60 perwakilan mahasiswa dipersilahkan masuk ke gedung DPR untuk audiensi.

Polisi Bubarkan Paksa Unjuk Rasa di Depan KPK

Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia dan PMII membakar ban bekas di tengah aksi unjuk rasa di Gedung KPK Jakarta. Pihak Kepolisian yang berjaga membubarkan paksa aksi massa tersebut dengan menurunkan mobil water canon.

Pengunjuk Rasa Bakar Ban Bekas di KPK

Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia dan PMII membakar ban bekas di tengah aksi unjuk rasa di Gedung KPK Jakarta. Mereka menuntut agar KPK tidak menjadi alat politik, mempercepat pelantikan Pimpinan KPK baru dan mendukung pengesahan RUU KPK.

Massa Pendukung RUU KPK Unjuk Rasa di Depan KPK

Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia dan PMII melakukan aksi di depan Gedung KPK Jakarta. Mereka menuntut agar KPK tidak menjadi alat politik, mempercepat pelantikan Pimpinan KPK baru dan mendukung pengesahan RUU KPK.

Alex Marwata: KPK Masih Mungkin Lakukan Penyidikan di Atas 2 Tahun

Aturan jangka waktu penyidikan maksimal dua tahun bagi KPK dalam menangani sebuah kasus ditanggapi santai oleh Pimpinan KPK terpilih Alexander Marwata. Menurut Alex dalam aturan baru tersebut KPK bisa saja melakukan penyidikan lebih dari dua tahun karena rumusannya ada kata "dapat" terutama dalam kasus-kasus yang rumit.

Massa Dukung Pengesahan RUU KPK di Depan Gedung DPR

Sejumlah elemen masyarakat demo mendukung revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR di depan gedung DPR RI. Dukungan ini diberikan atas poin-poin yang dinilai dapat memperkuat KPK.

Gayus Lumbuun: Dewan Pengawas Tidak Harus dari Hakim atau Jaksa

Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun mengatakan "pengertian Pro Justitia adalah peraturan yang menurut kepada undang-undang. Tidak perlu latar belakang hakim atau jaksa. Hanya orang-orang yang tunduk dengan undang-undang".