NEWSTICKER

Tag Result: ruu kpk

1.192 Pendemo RUU Cipta Kerja Jalani Rapid Test, 32 di Antaranya Reaktif Covid-19

1.192 Pendemo RUU Cipta Kerja Jalani Rapid Test, 32 di Antaranya Reaktif Covid-19

virus corona ruu kpk ruu cipta kerja

Jajaran Polda Metro Jaya telah melakukan rapid test kepada sekitar 1.192 demonstran yang diamankan pada unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja. Hasilnya, 32 orang di antaranya reaktif covid-19.

Jokowi Masih Evaluasi Penerbitan Perppu KPK

Jokowi Masih Evaluasi Penerbitan Perppu KPK

jokowi ruu kpk

Presiden Joko Widodo masih akan mengkaji rencana penerbitan perppu KPK. Hal tersebut menurut Jokowi nantinya akan dibahas dengan Pimpinan KPK yang baru untuk perbaikan sistem yang memagari terjadinya korupsi. 

Gugatan Uji Materi UU KPK Ditolak

Gugatan Uji Materi UU KPK Ditolak

ruu kpk

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi UU KPK. Sementara 19 mahasiswa yang mengajukan permohonan gugatan menyebutkan kejanggalan jelang sidang putusan. 

Perppu KPK? Jangan Terburu-buru!

Perppu KPK? Jangan Terburu-buru!

ruu kpk

Revisi UU KPK yang baru saja disahkan DPR menuai polemik. Sejumlah kalangan menuding revisi ini asal jadi dan bertujuan melemahkan gerakan pemberantasan korupsi. 

Bedah Editorial MI: Hormati Uji Materi UU KPK

Bedah Editorial MI: Hormati Uji Materi UU KPK

ruu kpk

Sikap hormat terhadap hukum dan sikap berani semestinya bukan dua hal yang dipisah-pisahkan. Justru keduanya harus menjadi satu paket, apalagi dalam sosok seorang kepala negara.Namun, yang dituntut sebagian masyarakat saat ini justru memisahkan dua sikap kenegarawanan itu. Mereka terus mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu KPK di saat proses yang memiliki legitimasi hukum tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hormati Uji Materi UU KPK

Hormati Uji Materi UU KPK

ruu kpk

Sikap hormat terhadap hukum dan sikap berani semestinya bukan dua hal yang dipisah-pisahkan. Justru keduanya harus menjadi satu paket, apalagi dalam sosok seorang kepala negara.Namun, yang dituntut sebagian masyarakat saat ini justru memisahkan dua sikap kenegarawanan itu. Mereka terus mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu KPK di saat proses yang memiliki legitimasi hukum tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

NasDem: Selesaikan Polemik dengan Dialog

NasDem: Selesaikan Polemik dengan Dialog

ruu kpk ruu kuhp

Menanggapi serangkaian aksi mahasiswa menolak sejumlah RUU, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyarankan untuk diselesaikan melalui dialog bersama para tokoh dan akademisi. Menurut Surya Paloh, semangat patriotisme harus terus dikedepankan dan tidak memberi kesempatan pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana.

Presiden Isyaratkan Terbitkan Perppu KPK

Presiden Isyaratkan Terbitkan Perppu KPK

revisi uu kpk ruu kpk

Presiden Joko Widodo diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi polemik politik terhadap hasil revisi UU KPK. Presiden saat ini masih mempertimbangkan dampak politik akibat penerbitan Perppu.

Urgensi Penerbitan Perppu KPK

Urgensi Penerbitan Perppu KPK

revisi uu kpk ruu kpk

Presiden Joko Widodo diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatasi polemik politik terhadap hasil revisi UU KPK. Presiden saat ini masih mempertimbangkan dampak politik akibat penerbitan Perppu. Apa urgensinya?

Mahasiswa Bicara Politik Negara

Mahasiswa Bicara Politik Negara

tolak rkuhp ruu kuhp ruu kpk

Demonstrasi kali ini menimbulkan polemik karena dianggap tidak murni untuk menyampaikan kritik kepada Pemerintah dan DPR terkait pembahasan sejumlah undang-undang. Benarkah ada penumpang gelap yang menunggangi demonstrasi?

Polisi Tak Ragu Tindak Tegas Perusuh

Polisi Tak Ragu Tindak Tegas Perusuh

tolak rkuhp ruu kuhp ruu kpk

Unjuk rasa di Jakarta sejak Selasa (24/9/2019) hingga Rabu (25/9/2019) disertai perusakan dari sekelompok orang. Mereka yang bertindak kriminal kini ditangani kepolisian.

Panglima TNI Tegaskan Tetap Solid dengan Polri

Panglima TNI Tegaskan Tetap Solid dengan Polri

ruu kpk ruu kuhp

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menanggapi video viral bentrok TNI dengan Polri saat mengamankan aksi demo di gedung DPR RI. Menurutnya, TNI tetap pada tugasnya berdasarkan UU membantu Polri dalam hal pengamanan.

Istana Tanggapi Demo Mahasiswa

Istana Tanggapi Demo Mahasiswa

ruu kuhp ruu kpk

Kepala staf presiden Moeldoko menanggapi adanya aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Moeldoko mengatakan sebaiknya aspirasi disampaikan dengan mencerminkan adab bangsa Indonesia. Terkait dengan tuntutan massa, Moeldoko juga menyatakan bahwa RKUHP, RUU Minerba, RUU Pertanahan dan RUU Pemasyarakatan akan dikaji kembali.

Ini Tuntutan Aksi Mahasiswa di DPR

Ini Tuntutan Aksi Mahasiswa di DPR

tolak rkuhp ruu kpk

Banyak yang menilai unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019) adalah terbesar setelah Reformasi 1998 yang iconik. Kali ini tuntutannya adalah mendesak DPR menunda pengesahan sejumlah RUU yang peraturan di dalamnya masih kontroversi.

Arsul Sani: RUU yang Disahkan Tidak Kontroversial

Arsul Sani: RUU yang Disahkan Tidak Kontroversial

ruu kuhp revisi uu kpk ruu kpk

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menilai RUU yang disahkan di masa sisa sidang adalah RUU yang tidak kontroversial. Meskipun begitu DPR tetap mendengarkan dan membuka dialog terhadap masukan-masukan dari masyarakat.

Tolak RKUHP, Massa Lakukan Long March ke Gedung DPRD Bandung

Tolak RKUHP, Massa Lakukan Long March ke Gedung DPRD Bandung

ruu kuhp ruu kpk

Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat menggugat di Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, dan kemudian melakukan long march ke DPRD Bandung. Unjuk rasa dilakukan dalam rangka menolak RUU KUHP, RUU KPK dan RUU Pertanahan. 

DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas 6 RUU

DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas 6 RUU

ruu kpk ruu kuhp

DPR RI dijadwalkan akan menggelar rapat paripurna pada Selasa (24/09/2019). Menurut agenda, ada enam RUU yang akan dibahas dalam rapat paripurna yakni RUU Pemasyarakatan, RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, APBN 2020 beserta nota keuangan, RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dan RUU Pesantren.

Ada Unjuk Rasa di Gedung DPR, Polisi Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas

Ada Unjuk Rasa di Gedung DPR, Polisi Berlakukan Rekayasa Lalu Lintas

ruu kpk ruu kuhp

Jelang unjuk rasa yang akan digelar oleh aliansi mahasiswa Indonesia, arus lalu lintas di sekitar gedung DPR MPR dialihkan. Berikut titik-titik rekayasa lalu lintas jelang unjuk rasa di depan Gedung Parlemen. 

Gabungan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak RUU KUHP dan UU KPK

Gabungan Mahasiswa Unjuk Rasa Tolak RUU KUHP dan UU KPK

ruu kpk ruu kuhp

Hingga pukul 9 tadi malam (23/9), Ribuan mahasiswa masih bertahan di depan gedung DPR untuk menolak pembahasan RUU KUHP serta UU KPK yang baru. Dua orang perwakilan DPR sempat berdebat dengan mahasiswa, setelah itu 60 perwakilan mahasiswa dipersilahkan masuk ke gedung DPR untuk audiensi.

Polisi Bubarkan Paksa Unjuk Rasa di Depan KPK

Polisi Bubarkan Paksa Unjuk Rasa di Depan KPK

revisi uu kpk ruu kpk

Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia dan PMII membakar ban bekas di tengah aksi unjuk rasa di Gedung KPK Jakarta. Pihak Kepolisian yang berjaga membubarkan paksa aksi massa tersebut dengan menurunkan mobil water canon.

Pengunjuk Rasa Bakar Ban Bekas di KPK

Pengunjuk Rasa Bakar Ban Bekas di KPK

revisi uu kpk ruu kpk

Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia dan PMII membakar ban bekas di tengah aksi unjuk rasa di Gedung KPK Jakarta. Mereka menuntut agar KPK tidak menjadi alat politik, mempercepat pelantikan Pimpinan KPK baru dan mendukung pengesahan RUU KPK.

Massa Pendukung RUU KPK Unjuk Rasa di Depan KPK

Massa Pendukung RUU KPK Unjuk Rasa di Depan KPK

revisi uu kpk ruu kpk

Ratusan massa dari Himpunan Aktivis Milenial Indonesia dan PMII melakukan aksi di depan Gedung KPK Jakarta. Mereka menuntut agar KPK tidak menjadi alat politik, mempercepat pelantikan Pimpinan KPK baru dan mendukung pengesahan RUU KPK.

Alex Marwata: KPK Masih Mungkin Lakukan Penyidikan di Atas 2 Tahun

Alex Marwata: KPK Masih Mungkin Lakukan Penyidikan di Atas 2 Tahun

revisi uu kpk ruu kpk

Aturan jangka waktu penyidikan maksimal dua tahun bagi KPK dalam menangani sebuah kasus ditanggapi santai oleh Pimpinan KPK terpilih Alexander Marwata. Menurut Alex dalam aturan baru tersebut KPK bisa saja melakukan penyidikan lebih dari dua tahun karena rumusannya ada kata "dapat" terutama dalam kasus-kasus yang rumit.

Massa Dukung Pengesahan RUU KPK di Depan Gedung DPR

Massa Dukung Pengesahan RUU KPK di Depan Gedung DPR

ruu kpk

Sejumlah elemen masyarakat demo mendukung revisi UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR di depan gedung DPR RI. Dukungan ini diberikan atas poin-poin yang dinilai dapat memperkuat KPK.

Gayus Lumbuun: Dewan Pengawas Tidak Harus dari Hakim atau Jaksa

Gayus Lumbuun: Dewan Pengawas Tidak Harus dari Hakim atau Jaksa

ruu kpk

Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun mengatakan "pengertian Pro Justitia adalah peraturan yang menurut kepada undang-undang. Tidak perlu latar belakang hakim atau jaksa. Hanya orang-orang yang tunduk dengan undang-undang". 

Eddy Hiariej: Dewan Pengawas Seharusnya Diisi Aktivis, Akademisi, dan Masyarakat

Eddy Hiariej: Dewan Pengawas Seharusnya Diisi Aktivis, Akademisi, dan Masyarakat

ruu kpk

Ahli hukum pidana UGM Eddy Hiariej mengatakan sosok dewan pengawas seharusnya diisi dari 3 kalangan, yaitu aktivis anti korupsi, akademisi yang mempelajari ahli hukum, dan tokoh masyarakat. Sehingga kredibilitas, independensi dan objektivitas dari dewan pengawas tidak akan diragukan lagi.

KPK Ada Dewan Pengawas, Perlukah Waswas? (3)

KPK Ada Dewan Pengawas, Perlukah Waswas? (3)

ruu kpk

Salah satu kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi UU KPK adalah pembentukan dewan pengawas. Kontroversi terkait dengan dewan pengawas ini pun masih saja merebak. Apakah keberadaan dewan pengawas ini memperkuat atau justru memperlemah KPK? 

KPK Ada Dewan Pengawas, Perlukah Waswas? (2)

KPK Ada Dewan Pengawas, Perlukah Waswas? (2)

ruu kpk

Salah satu kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi UU KPK adalah pembentukan dewan pengawas. Kontroversi terkait dengan dewan pengawas ini pun masih saja merebak. Apakah keberadaan dewan pengawas ini memperkuat atau justru memperlemah KPK? 

Zuldan Lindan: Dewan Pengawas dan KPK adalah Kesatuan

Zuldan Lindan: Dewan Pengawas dan KPK adalah Kesatuan

ruu kpk

Anggota DPR RI F-NasDem, Zuldan Lindan mengatakan tidak ada yang sempurna, adanya dewan pengawas merupakan langkah dalam mengawasi KPK, adapun kebocoran informasi tidak dipermasalahkan karena dewan pengawas adalah kesatuan dari KPK. Nantinya KPK dan dewan pengawas akan duduk dalam satu atap bersinergi mencegah terjadinya korupsi dalam suatu lembaga.

KPK Ada Dewan Pengawas, Perlukah Waswas? (1)

KPK Ada Dewan Pengawas, Perlukah Waswas? (1)

ruu kpk

Salah satu kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi UU KPK adalah pembentukan dewan pengawas. Kontroversi terkait dengan dewan pengawas ini pun masih saja merebak. Apakah keberadaan dewan pengawas ini memperkuat atau justru memperlemah KPK?