Pengamat: Perlu Ada Aksi Besar untuk Menyelamatkan KPK

Jakarta: Desakan publik dinilai bisa menyadarkan Presiden Joko Widodo pemberantasan korupsi sedang tidak baik-baik saja. Penyebab utamanya adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Problemnya sekarang adalah, Jokowi sendiri punya keinginan tidak untuk menyelamatkan KPK? Kalau political will Presiden tidak ada, opsi Perppu tidak akan mungkin diaktifkan," ujar pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah Castro kepada Medcom.id, Senin, 3 Juli 2023.

Menurut dia, perlu ada demonstrasi besar-besaran untuk menggerakkan hati Jokowi. Tujuannya, menyelematkan KPK.

"Kelompok-kelompok masyarakat sipil, khususnya mahasiswa, harus mendesak Presiden melalui aksi besar untuk menyelamatkan anak kandung reformasi itu. Sebab, tanpa aksi besar dan meluas, Presiden akan tetap bergeming!" tegas Herdiansyah.

Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mendesak Presiden Jokowi membuat Perppu untuk menguatkan Lembaga Antikorupsi. Langkah itu untuk menyelamatkan KPK karena terus dilanda kontroversi.

Skandal asusila, pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan), serta pencurian uang dinas semakin memperjelas kondisi KPK sedang buruk. Sehingga, Jokowi wajib bertindak.

"Iya kalau saya bilang sih, kalau saya presidennya saya keluarin Perppu, karena ini kalau orang bilang kan 'apaan memang darurat Pak Saut?'. Bukan lagi darurat negeri ini,' kata mantan Komisioner KPK Saut Situmorang kepada Medcom.id, Sabtu, 1 Juli 2023.