F-PDIP: Butuh Kajian Mendalam Terkait Rencana Penutupan Minimarket Demi Koperasi Desa

Jakarta: Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengklarifikasi isu yang beredar bahwa DPR menyetujui rencana pemerintah menutup ritel modern atau minimarket demi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Rencana penutupan minimarket muncul karena dianggap sebagai saingan Kopdes.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris F-PDIP DPR, Dolfie O.F.P, sebagai respons atas beredarnya isu yang menyebut DPR telah menyetujui usulan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto untuk menghentikan ekspansi minimarket demi Koperasi Desa. Termasuk, adanya narasi salah yang mengatakan Ketua DPR Puan Maharani menyetujui rencana itu.

“Tidak terdapat pernyataan resmi dari Ketua DPR RI terkait isu penghentian atau pembatasan ekspansi minimarket di desa sebagaimana yang berkembang di ruang publik,” kata Dolfie O.F.P, Jakarta, Senin, 23 Februari 2026.

Dolfie menjelaskan isu yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan dalam rapat kerja di Komisi V DPR dengan Mendes PDT Yandri Susanto beberapa waktu lalu. Komisi V DPR disebut baru memberikan respons lisan atas isu yang disampaikan Mendes PDT Yandri.

Rapat tersebut berlangsung pada November 2025, saat itu Mendes PDT menyebut keberadaan minimarket yang sudah merajalela harus disetop demi kelancaran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dolfie menegaskan kalaupun ada respons dari anggota dewan, hal itu belum keputusan rapat kerja Komisi V DPR.

“Substansi yang beredar merupakan bagian dari dinamika pembahasan di Komisi V DPR RI, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi,” terang Wakil Ketua Komisi XI DPR ini.

“Bahkan hal tersebut belum merupakan keputusan rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Desa,” lanjut Dolfie.
 

Baca Juga:  Pemerintah Targetkan 30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Rampung April 2026

Ilustrasi, Koperasi Desa Merah Putih. Foto: dok Istimewa

Dolfie mengatakan F-PDIP selalu mengedepankan kajian mendalam terhadap kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan usaha, program pemerintah, dan hajat hidup rakyat. Termasuk, rencana penutupan minimarket demi Koperasi Desa Merah Putih.

“Fraksi PDI Perjuangan berpandangan setiap kebijakan strategis yang berdampak pada pelaku usaha, koperasi desa, dan masyarakat luas harus disertai kajian yang komprehensif dan berbasis data,” papar dia.

Fraksi PDIP juga menegaskan kebijakan harus dibahas secara mendalam di komisi terkait sesuai mekanisme yang berlaku. "Serta mempertimbangkan secara menyeluruh aspek regulasi, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan usaha,” ujar Dolfie.