NEWSTICKER

Tag Result:

Warga Eks Kampung Bayam Bertahan di Sekitar JIS

Warga Eks Kampung Bayam Bertahan di Sekitar JIS

Peristiwa • 2 months ago

Jakarta: Sebanyak 11 Kepala Keluarga (KK) warga eks Kampung Bayam masih tinggal di sekitar Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Mereka bertahan dan mendirikan tenda.

Warga menolak pindah meskipun sudah memberikan tenggat waktu. Mereka beralasan lokasi yang disediakan pemerintah jauh dari sekolah anak-anak. 

Pemerintah menyediakan dua opsi tempat, yakni di Rusunawa Muara Angke dan Rusunawa Nagrak, Jakarta Utara. Namun, warga hanya mau direlokasi di sekitar Kampung Bayam, salah satunya di Kampung Susun Bayam (KSB) yang telah didirikan pada 2022.

Tetapi, KSB tak dapat digunakan hingga saat ini. Hal itu disebabkan persoalan harga sewa yang tak sesuai dengan warga. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi dengan memberikan tempat tinggal di sekitar JIS.

Relokasi eks warga Kampung Bayam ini berkaitan dengan persiapan Piala Dunia U-17 2023. JIS menjadi salah satu stadion penyelenggara. Pemerintah Kota Jakarta Utara meminta mereka untuk segera mengosongkan tenda sebelum pertandingan yang berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Bedah Editorial MI - Keadilan Buntu di Pohuwatu

Bedah Editorial MI - Keadilan Buntu di Pohuwatu

Nasional • 2 months ago

Belum tuntas kemarahan masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau, yang terjadi pada awal September lalu, kini muncul lagi amuk serupa di Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. Kantor Bupati Pohuwatu dan kantor PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS) menjadi sasaran amarah rakyat pada Kamis (21/9).

Potensi konflik antara investor dan kepentingan warga lokal di Pohuwatu sejatinya sudah terdeteksi sejak akhir tahun lalu. Para penambang emas bersama keluarga mereka sudah resah sejak pemerintah memberi izin usaha pertambangan kepada PT PETS dan kontrak karya kepada PT Gorontalo Sejahtera Mining PT GSM, keduanya anak usaha dari PT Merdeka Copper Gold Tbk, pengelola Proyek Emas Pani (Pani Gold Project/PGP).

Cerita selanjutnya mudah ditebak, kehadiran perusahaan tersebut mengganggu mata pencaharian warga lokal yang sudah menambang sejak 1990-an. Sebagai penambang tradisional, bermodal alat mirip tempayan untuk mendulang, mereka mencari butiran-butiran emas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka.

Menambang emas sudah menjadi profesi mereka selama puluhan tahun, diturunkan dari orangtua mereka.

Di mata pemerintah, tentu saja tambang-tambang emas yang terhampar luas di Pohuwatu menjadi modal pertumbuhan ekonomi, baik bagi daerah maupun nasional. Apalagi, emas-emas itu masih banyak tersimpan di perut bumi Pohuwatu karena selama ini hanya didulang secara tradisional.

Di tengah tekanan ekonomi pascapandemi covid-19, pemerintah tentu mencari investor yang bisa menggarap tambang-tambang emas di sana secara modern, tentunya untuk memberi pemasukan ke negara.

Di sini kerap kali pemerintah dituding lebih condong ke investor. Dengan dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi, investor bak mendapat karpet merah.

Namun, konflik warga di Pulau Rempang dan Pohuwatu dapat menjadi bukti bahwa cara pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan hak-hak dasar rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang cacat karena pertumbuhan dibangun di atas penderitaan rakyat kecil.

Konflik di Pohuwatu ialah satu dari banyaknya kasus serupa di Indonesia. Rakyat kecil acapkali menjadi korban dari kepentingan bisnis. Hak guna usaha atau izin tambang diobral pemerintah ke swasta tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal.

Pemerintah mestinya menjadi mediator yang cakap dan adil, yang bisa mempertemukan investor dan masyarakat lokal. Tidak sulit mestinya bagi pemerintah karena investor dan masyarakat lokal punya kepentingan yang sama, sama-sama mencari cuan.

Pemerintah tinggal mempertemukan mereka di satu meja untuk mempertemukan kedua kepentingan yang sebenarnya sama. Begitu mereka mencapai kata sepakat, pemerintah tinggal menunggu setoran pajak dari mereka.

Namun, jika melihat fakta investor yang kerap berbenturan dengan masyarakat lokal, mudah dinilai pemerintah, baik pusat dan daerah, belum cakap dalam mengelola investasi. Belum ada jaminan kemudahan berusaha bagi investor, belum ada pula jaminan keadilan bagi masyarakat setempat.

Lalu di sini akhirnya memunculkan pertanyaan, siapa yang akhirnya bakal menikmati pembangunan di Pohuwatu? Sementara bunyi sila kelima Pancasila belum berubah, masih 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.

Razia Pedagang Kaki Lima di Gambir Ricuh

Razia Pedagang Kaki Lima di Gambir Ricuh

Nasional • 2 months ago

Razia pedagang kaki lima berlangsung ricuh di Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu 20 September 2023 malam. Para pedagang berusaha melawan petugas karena menolak dagangannya disita.

Mereka berusaha menarik gerobak dagangannya saat hendak disita oleh petugas gabungan. Aksi saling tarik gerobak sempat terjadi hingga situasi semakin memanas.

Beberapa pedagang perempuan bahkan mengamuk histeris hingga nyaris terlibat aksi baku hantam dengan petugas.

Sejumlah pedagang mengaku sangat kecewa dengan sikap petugas saat melakukan razia ini. Sementara petugas berdalih razia demi menegakkan Perda tentang ketertiban umum.

Polri Gunakan Pendekatan Persuasif Atasi Permasalahan Rempang

Polri Gunakan Pendekatan Persuasif Atasi Permasalahan Rempang

Nasional • 3 months ago

Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif dalam mengatasi konflik di Rempang, Kepulauan Riau. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk penyelesaian permasalahan relokasi, sesuai arahan dan di bawah presiden, saat ini kami mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif," ujar Listyo Sigit Prabowo, Kamis, 14 September 2023.

Listyo menilai ada salah paham dari warga dalam menyikapi rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. 

Ada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan bentrokan antara warga dengan aparat. Beberapa aparat kepolisian terluka.

Hingga kini, polisi telah memproses hukum 43 orang yang dinilai anarkis dan melakukan tindak kekerasan kepada aparat.

"Terkait dengan peristiwa tersebut, mau tidak mau harus melakukan penengakan hukum kurang lebih 43 orang," ucapnya.


 

Soroti Konflik Pulau Rempang, Anies: Investasi Harus Menyejahterakan Rakyat

Soroti Konflik Pulau Rempang, Anies: Investasi Harus Menyejahterakan Rakyat

Nasional • 3 months ago

Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menanggapi peristiwa kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa ini terjadi lantaran warga menolak rencana investasi yang dilakukan pemerintah bersama pengembang.

Anies menegaskan bahwa investasi harus mengedepankan prinsip keadilan. Sebab sesungguhnya investasi memiliki tujuan win win solution yakni memperkaya investor sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Itulah tujuan utama Indonesia membuka kesempatan untuk ada investasi," ungkap Anies Baswedan saat pertemuan Koalisi Perubahan di DPP PKS pada Selasa 12 September 2023.

"Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan dan memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan bagi rakyat, maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi," lanjut Anies.

Padahal kata Anies, kerusuhan bisa saja terjadi ketika pemerintah atau investor memastikan komunikasi publik yang baik di tengah masyarakat. Anies meyakini ketika komunikasi publik yang dijalankan dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian, maka investasi bisa dilakukan dengan mulus tanpa hambatan.
 
"Beri waktu ekstra, sehingga proses dialog berjalan dengan baik," ujarnya.

Gusur Paksa Langgar HAM

Gusur Paksa Langgar HAM

Nasional • 3 months ago

Puluhan Bangunan Semi Permanen di Kabupaten Tangerang Digusur untuk Bangun Stadion

Puluhan Bangunan Semi Permanen di Kabupaten Tangerang Digusur untuk Bangun Stadion

Nasional • 6 months ago

Satpol PP Kabupaten Tangerang telah melakukan sosialisasi dan imbauan tertulis kepada pemilik yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Pemkab Tangerang.

Alasan Pembongkaran Ruko di Pluit: Melanggar Aturan Tata Ruang

Alasan Pembongkaran Ruko di Pluit: Melanggar Aturan Tata Ruang

Nasional • 6 months ago

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar 20 bangunan bagian dari ruko yang ada di jalan Niaga, Blok Z4 Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (24/5/2023). Bangunan tersebut dibongkar lantaran dinilai melanggar aturan tata ruang karena memakan bahu jalan, serta menutup saluran air.

Aksi pembongkaran ini sebelumnya juga mendapatkan penolakan dari warga setempat. Namun, dari pihak RT menyebutkan bahwa sudah ada upaya beberapa kali untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat. 

Ketua RT 011 Kelurahan Pluit, Riang Prasetyo menyatakan, pelanggaran ini sebenarnya sudah terlihat mulai 2019. Sebelumnya aset Z4 Utara yang terdiri dari 20 unit ruko tersebut milik BUMD, pada periode 2019 ada peralihan dijual ke orang perorang, setelah itu timbulah adanya penyerobotan ke tata ruang.

"Pada 2019 ada peralihan, jual belilah, mereka menjual kepada orang perorang, setelah dimiliki oleh orang perorang baru di situ timbul adanya penyerobotan-penyerobotan, awalnya memang cuma area parkir, lalu merambah kepada saluran air, lalu berjalan kepada bahu jalan yang lebih dari empat meter," ungkap Riang.

Riang mengungkapkan, dirinya sudah melakukan upaya pencegahan sejak 2019-2022. Namun, tidak ditanggapi oleh kelurahan dan kecematan di Penjaringan. Hingga akhirnya, Riang membuat laporan ke Pemprov DKI Jakarta kepada PJ Gubernur Heru Budi Hartono, dan baru mendapat respon kemudian disposisikan ke tingkat Walikota Jakarta Utara.

Setelah dilakukan pendataan oleh Pemda Kota Jakarta Utara, baru ditemukan adanya pelanggaran bahwa terdapat bangunan-bangunan ruko yang berdiri lebih luas dari data di sertifikat yang ada sehingga menutup saluran air dan baju jalan.

"Bagaimana mungkin, sertifikat yang ada luasnya misalnya sekian, lalu bangunannya lebih luas daripada sertifikatnya, ya ga masuk akal," jelang Riang.

Pasca dilakukan pembongkaran terhadap sejumlah bangunan ruko yang ada di jalan Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara ini aktivitas masih terus berlangsung dan berjalan normal.

Pengusaha di Pluit Demo Usai Ruko Miliknya Digusur Pemprov DKI

Pengusaha di Pluit Demo Usai Ruko Miliknya Digusur Pemprov DKI

Nasional • 6 months ago

Petugas gabungan melakukan penggusuran ruko liar di Pluit, Jakarta Utara, Rabu (24/5/2023). Para pemilik ruko merasa tidak terima dan melakukan protes ke petugas lingkungan setempat.

Pemilik ruko dan karyawan menggelar unjuk rasa ke pengurus lingkungan warga usai bangunannya digusur paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Mereka menyebut, bangunan itu digusur lantaran pengurus Ketua RT setempat.

Faktanya, bangunan itu berdiri diatas saluran air dan menyerobot bahu jalan. Mendapati hal itu, petugas gabungan lantas membongkar bangunan itu menggunakan alat berat. 

Sebelumnya, pihak Pemprov DKI telah memberikan tengat waktu empat hari agar pemilik ruko melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun hal itu tidak digubris oleh pemilik dan karyawan di lokasi tersebut.

22 Ruko di Pluit Dibongkar karena Langgar Aturan

22 Ruko di Pluit Dibongkar karena Langgar Aturan

Nasional • 6 months ago

Sebanyak 22 ruko di kawasan Pluit, Karang Niaga, Penjaringan, Jakarta Utara dibongkar paksa, karena dianggap menghalangi jalan dan berdiri di atas saluran air, Rabu (24/5/2023). 

Ruko-ruko tersebut dianggap melanggar PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Ruang. Dari 22 ruko, empat di antaranya sudah melakukan pembongkaran secara mandiri. 

Proses pembongkaran ruko dilakukan oleh 240 petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Pemkot Jakarta Utara, TNI, Polri, satuan kerja peringkat daerah (SKPD) seperti Bina Marga, pihak perairan dan lingkungan hidup, serta pekerja kasar. 

Pembongkaran ruko dilakukan menggunakan alat berat dan berlangsung selama enam jam sejak pukul 09.00 WIB. 

Petugas mengimbau para pemilik ruko untuk melanjutkan proses pembongkaran dan pembersihan area secara mandiri. 

Saat proses pembongkaran, sempat terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan para pekerja kepada ketua RT setempat. Mereka menyebut perusakan ruko disebabkan ketua RT yang melaporkan kasus penyerobotan badan jalan kepada Satpol PP Jakarta Utara. 

Sebelumnya, pihak Satpol PP telah melakukan sosialisasi kepada para pemilik ruko sejak 19 Mei 2023. Para pemilik ruko diberi waktu selama empat hari untuk mengosongkan dan membongkar area ruko. 

Pemda DKI Gusur Puluhan Ruko di Pluit

Pemda DKI Gusur Puluhan Ruko di Pluit

Nasional • 6 months ago

Aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI dan Polri, menggusur paksa puluhan ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air di kawasan Pluit, Karang Niaga, Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebelumnya, pemerintah daerah DKI Jakarta telah memberikan tenggat waktu selama empat hari ke pemilik ruko, untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. 

Pemilik ruko dan para karyawannya menggelar unjuk rasa ke pengurus lingkungan warga, setelah bangunan milik mereka digusur secara paksa oleh pemerintah daera DKI Jakarta. Para pengusaha protes karena bangunan miliknya digusur setelah dilaporkan pengurus lingkungan atau ketua RT. 

Petugas gabungan dari pemerintah Kota Jakarta Utara, TNI dan Polri melakukan pembongkaran paksa atas puluhan ruko di kawasan Pluit, Karang Niaga, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (24/5/2023).

Puluhan ruko di kawasan tersebut dibongkar karena menyerobot bahu jalan dan saluran air. Aparat membongkar paksa ruko dengan menggunakan alar bor, las hingga alat berat.

Pengurus lingkungan sudah melaporkan soal penyerobotan bahu jalan dan saluran air ke pihak kelurahan dan kecamatan pada 2019, namun laporan tersebut tidak pernah digubris. 

Tolak Digusur, Warga Geruduk DPRD Sumut

Tolak Digusur, Warga Geruduk DPRD Sumut

• 1 year ago

Warga Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menolak penggusuran lahan di Bumi Perkemahan Sibolangit. Masyarakat mengklaim lahan tersebut milik mereka yang sudah ditempati sejak puluhan tahun.

Dalam aksi damai di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, ratusan warga menolak rencana penertiban di Bumi Perkemahan Sibolangit yang akan dilakukan Pemrov Sumut. Warga dusun satu dan lima Desa Bandar Baru mengklaim, sebagian kawasan itu sudah mereka miliki sejak 1954.

Warga juga menunjukkan sejumlah berkas tanda bukti kepemilikan lahan. Warga juga menyerahkan bukti sertifikat secara simbolis sebagai bentuk penolakan tegas warga Desa Bandar Baru kepada Anggota Komisi C DPRD Sumut Erward Zega yang menemui para pendemo.

Sebelumnya, warga juga sempat melakukan aksi penolakan dengan meblokade akses Jalan Medan-Kabupaten Karo, saat kedatangan petugas tim terpadu Pemprov Sumut. 
 

Kafe & Warung Liar di Pinggir Pantai Berawa Bali Dibongkar Paksa

Kafe & Warung Liar di Pinggir Pantai Berawa Bali Dibongkar Paksa

• 2 years ago

Puluhan bangunan kafe dan warung liar di pinggir Pantai Berawa Badung, Bali dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP. Petugas menurunkan alat berat untuk membongkar bangunan karena sebelumnya sudah diberikan peringatan.

Lapak Digusur, Emak-emak Geruduk Kantor Wali Kota Gunungsitoli

Lapak Digusur, Emak-emak Geruduk Kantor Wali Kota Gunungsitoli

• 2 years ago

Puluhan emak-emak pedagang Pasar Beringin menggeruduk Kantor Wali Kota Gunungsitoli karena kecewa lapak mereka digusur tanpa ada solusi. Pemerintah Kota Gunungsitoli menyebut PKL akan direlokasi ke lokasi bekas terminal.

Realisasi Anggaran PEN di Awal Oktober Capai 55,9%

Realisasi Anggaran PEN di Awal Oktober Capai 55,9%

• 2 years ago

Realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik tipis pada pekan pertama Oktober. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto realisasi anggaran PEN hingga 8 Oktober 2021 sudah mencapai Rp416,8 triliun atau sekitar 55,9?ri total pagu sebesar Rp744,77 triliun. 

Gedung SLB Gelora Karya Majalengka Terancam Digusur

Gedung SLB Gelora Karya Majalengka Terancam Digusur

• 4 years ago

Gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) Gelora Karya di Kecamatan Dawuan, Majalengka, Jawa Barat terancam digusur. Pasalnya di lokasi sekolah ini akan dibangun gedung isolasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cideres.

Korban Gusuran Juga Perlu Diberdayakan

Korban Gusuran Juga Perlu Diberdayakan

• 4 years ago

Merelokasi warga miskin korban gusuran terbukti bukan solusi efektif. Banyak yang menjadi lebih miskin gara-gara tidak dapat lagi mengakses sumber-sumber penghasilan mandiri mereka. Lalu apa yang sebaiknya Pemprov DKI Jakarta lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga rusun korban gusuran?

Menunggak Uang Sewa Rusun Bukan Karena Tak Mau Bayar

Menunggak Uang Sewa Rusun Bukan Karena Tak Mau Bayar

• 4 years ago

Menurut data Pemprov DKI Jakarta, per Juli 2019, nilai tunggakan sewa rusun mencapai Rp55 miliar. Bukan karena korban gusuran yang menempatinya tidak mau membayar, tetapi tidak mampu membayar karena kehilangan sumber mata pencaharian gara-gara digusur.

Habis Penggusuran, Terbitlah Persoalan

Habis Penggusuran, Terbitlah Persoalan

• 4 years ago

Pengusuran dilakukan untuk menyelesaikan persoalan. Tapi setelahnya timbul persoalan baru tak kalah pelik, seperti tunggakan sewa rusun oleh korban penggusuran yang direlokasi ke sana. Nilainya pun tidak kecil.

Korban Gusuran: Alasan Penggusuran Mengada-ada

Korban Gusuran: Alasan Penggusuran Mengada-ada

• 4 years ago

Permukiman liar di Jl Agung Perkasa VIII, Sunter, Jakarta Utara, berdiri di lahan yang merupakan bagian saluran Kali Sunter. Itulah alasan Pemprov DKI Jakarta menggusur. Namun warga menganggap alasan itu mengada-ada.

Mengapa Korban Gusuran Tolak Rusun?

Mengapa Korban Gusuran Tolak Rusun?

• 4 years ago

Sudah dua bulan, puluhan kepala keluarga bertahan di lokasi penggusuran Sunter, Jakarta Utara. Mereka berkeras menolak direlokasi ke rumah yang jelas lebih layak sebagai tempat tinggal bagi keluarga. Apa alasan para pemulung ini? 

Setelah Tergusur (3)

Setelah Tergusur (3)

• 4 years ago

Penggusuran dianggap sebagai salah satu cara untuk mengembalikan fungsi dan menegakkan tata ruang. Namun tidak bisa dipungkiri, penggusuran selalu menyisakan duka dan sejumlah persoalan ikutan baru. Termasuk fenomena tunggakan sewa rusun di DKI Jakarta oleh para korban gusuran, yang kini mencapai Rp 55 miliar.

Setelah Tergusur (2)

Setelah Tergusur (2)

• 4 years ago

Penggusuran dianggap sebagai salah satu cara untuk mengembalikan fungsi dan menegakkan tata ruang. Namun tidak bisa dipungkiri, penggusuran selalu menyisakan duka dan sejumlah persoalan ikutan baru. Termasuk fenomena tunggakan sewa rusun di DKI Jakarta oleh para korban gusuran, yang kini mencapai Rp 55 miliar.

Setelah Tergusur (1)

Setelah Tergusur (1)

• 4 years ago

Penggusuran dianggap sebagai salah satu cara untuk mengembalikan fungsi dan menegakkan tata ruang. Namun tidak bisa dipungkiri, penggusuran selalu menyisakan duka dan sejumlah persoalan ikutan baru. Termasuk fenomena tunggakan sewa rusun di DKI Jakarta oleh para korban gusuran, yang kini mencapai Rp 55 miliar.

Puing Bekas Gusuran Pemukiman Sunter Mulai Dibersihkan

Puing Bekas Gusuran Pemukiman Sunter Mulai Dibersihkan

• 4 years ago

Puing dan reruntuhan bekas penggusuran pemukiman di Sunter, Jakarta Utara akan segera dibersihkan dan dibuang ke TPA Bantar Gebang. Selain itu, sejumlah warga masih terlihat tinggal di antara puing bekas penggusuran hingga tuntutan mereka dikabulkan.

Warga Masih Bertahan di Lokasi Penggusuran Sunter

Warga Masih Bertahan di Lokasi Penggusuran Sunter

• 4 years ago

Ratusan korban penggusuran Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara masih bertahan di lokasi penggusuran. Penggusuran bangun rumah warga ini berlangsung ricuh akibat Satpol PP membongkar paksa dengan menggunakan alat berat untuk menghancurkan rumah warga.

Rumah Menteri PUPR akan Digusur Akibat Perpanjangan Tol Becakayu

Rumah Menteri PUPR akan Digusur Akibat Perpanjangan Tol Becakayu

• 5 years ago

Rumah pribadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dikabarkan akan terdampak pembangunan Tol Bekasi,Cawang, Kampung Melayu atau Tol Becakayu. Hal ini merupakan bagian dari proyek perpanjangan tol di Kabupaten Bekasi. 

Korban Penggusuran Tambakrejo Sepakat Direlokasi

Korban Penggusuran Tambakrejo Sepakat Direlokasi

• 5 years ago

Pascapenggusuran 97 rumah warga yang ada di bantaran sungai Banjir Kanal Timur oleh Pemerintah Kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah memediasi warga agar ada solusi atas permasalahan ini. Dalam mediasi, disepakati bahwa warga Tambakrejo akan ditempatkan di lokasi Kalimati.