Indonesia Diyakini Mampu Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono. Foto: Istimewa.

Indonesia Diyakini Mampu Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidakpastian Global

Anggi Tondi Martaon • 26 February 2026 00:53

Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai Indonesia mampu menjaga stabilitas pembangunan nasional di tengah ketidakpastian global. Namun, berbagai risiko tetap harus diwaspadai.

"Termasuk dampak tarif impor Amerika Serikat (AS), konfrontasi geoekonomi, tren reshoring dan friendhoring, dan eskalasi ketegangan geopolitik," kata Dave melalui keterangan tertulis, Kamis, 16 Februari 2026.

Hal itu disampaikan Dave dalam sambutannya di acara Seminar Nasional 2026 bertema Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidak pastian Global. Forum tersebut diselenggarakan oleh Forum Diskusi Nasional (FDN) dan Pimpinan Pusat Kooektif (PPK) Kosgoro 1957 di Kampus IBI-Kosgoro 1957, Jakarta Selatan.

Politikus Partai Golkar itu menyampaikan, ketidakpastian global cenderung meningkat. Bahkan, hal itu mempengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara saat ini. 

"Dari perspektif hubungan internasional, eskalasi ketegangan geopolitik dan friksi geoekonomi (perang tarif, perang teknologi, fragmentasi rantai pasok) serta persaingan atas sumber daya strategis (mineral kritis, energi terbarukan, dan teknologi kecerdasan buatan) membentuk ulang pola kompetisi global," ungkap Dave.

Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu melihat negara berkembang, termasuk Indonesia, berada pada tekanan ganda, yaitu menjaga ketahanan domestik sekaligus mempertahankan posisi tawar di arena internasional. 

Dalam konteks ini, Dave menyebut konsep geopolitik Bung Karno relevan sebagai kerangka strategis. Sebab, menempatkan Pancasila sebagai basis internasionalisme.

"Oleh karena itu Presiden bersama para menteri sedang menaikkan kepercayaan publik dan kapasitas, agar Indonesia terus dilirik sebagai destinasi investasi dalam pembangunan. Pemerintah juga melakukan transformasi dibeberapa sektor dan perundang-undangan untuk membuat iklim investasi yang nyaman tentu  ujungnya terciptanya lapangan pekerjaan," sebut Dave.

Dave berpendapat stabilitas nasional saat ini bergantung pada kemampuan Indonesia membangun jejaring kerja sama lintas kutub tanpa kehilangan independensi arah kebijakan luar negeri. Maka, risiko global juga semakin bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial dan teknologi. 

Dalam perspektif geopolitik, Dave menyampaikan situasi ini menuntut hidup berdampingan secara damai, membangun kerja sama dan aliansi strategis dengan tetap menghormati kemerdekaan serta kedaulatan bangsa lain, sekaligus berpegang pada prinsip anti-kolonialisme, anti-imperialisme, dan non-invasif.

"Ketidakpastian juga memiliki dampak ekonomi yang terukur. Penelitian terkait World Uncertainty Index (WUI) menunjukkan bahwa kenaikan ketidakpastian berhubungan dengan penurunan output yang signifikan dan dapat berlangsung hingga beberapa tahun," beber Dave.
 

PPK Kosgoro 1957 menyelenggarakan Seminar Nasional 2026 bertema Dynamic Resilience: Menjaga Stabilitas Pembangunan Nasional di Tengah Ketidak pastian Global. Foto: Istimewa.

Maka, politik luar negeri bebas dan aktif menjadi prinsip strategis untuk menolak kolonialisme dan imperialisme, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa, serta membangun persahabatan internasional berdasarkan nilai Pancasila. Menurut dia, orientasi akhirnya bukan sekadar kerja sama pragmatis, melainkan kontribusi pada tata dunia baru yang lebih adil dan bebas dari eksploitasi antarbangsa.

"Dalam ranah multilateralisme, gagasan ini juga tampak melalui dorongan reformasi tata kelola global agar lebih setara, termasuk kritik pada dominasi negara besar dan usulan agar PBB memperkuat prinsip persamaan kedudukan 
antarnegara. Dalam konteks ini, tantangan Indonesia bukan hanya terletak pada besarnya ketidakpastian dinamika global, melainkan pada kemampuan kebijakan Indonesia dalam meresponsnya secara koheren dan konsisten," kata Dave.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) HR. Agung Laksono menilai sulit menciptakan kepastian global dalam situasi saat ini. Namun, Indonesia harus mengedepankan kepentingan nasional di tengah situasi ketidakpastian global tersebut.

"Yakni mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia," kata Agung.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Anggi Tondi)