Buntut Polemik Alumni, DPR Minta Seleksi Beasiswa LPDP Diperketat

Jakarta: Polemik alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang viral di media sosial berbuntut panjang. Sorotan publik terhadap komitmen dan kontribusi penerima beasiswa negara kini merambah ke lembaga legislatif.

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief mengusulkan agar proses seleksi penerima beasiswa LPDP diperketat. Usulan ini disampaikan untuk merespons pernyataan viral dari seorang alumni LPDP berinisial DS yang dinilai kontroversial dan dinilai tidak mencerminkan nasionalisme serta adanya dugaan pelanggaran komitmen pengabdian LPDP oleh suami DS.

“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan," kata Habib di Jakarta, yang dikutip Selasa, 24 Februari 2026.

Menurutnya, penerima beasiswa LPDP tak hanya harus dibekali kemampuan akademik yang mumpuni, tetapi juga integritas, komitmen kebangsaan, dan tanggung jawab terhadap kontribusi Indonesia setelah menyelesaikan studi. 
 

Ia menekankan bahwa dana LPDP berasal dari anggaran negara yang berasal dari rakyat, sehingga setiap penerima memiliki kewajiban moral dan etika untuk menjunjung tinggi nilai tersebut.

Tak hanya itu, Komisi DPR juga mendorong pendataan ulang terhadap alumni LPDP untuk memastikan komitmen kontribusi mereka betul-betul terlaksana sesuai ketentuan.

“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,” lanjutnya.