Said Abdullah Minta Agrinas Tak Impor Mobil Niaga dari India untuk Perkuat Industri Dalam Negeri

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Istimewa

Said Abdullah Minta Agrinas Tak Impor Mobil Niaga dari India untuk Perkuat Industri Dalam Negeri

Surya Perkasa • 25 February 2026 04:34

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) membatalkan rencana impor 105 ribu mobil niaga dari India. Rencana tersebut dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif nasional dan tidak sejalan dengan upaya memperkuat perekonomian domestik.

Said menilai kebijakan itu perlu dipertimbangkan ulang, terlebih pembelian dilakukan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan bersifat multiyears. Menurut dia, setiap belanja negara harus dihitung manfaat ekonominya bagi industri dan tenaga kerja dalam negeri.

Said menyebut Presiden Prabowo telah mencanangkan sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDPM) untuk mendorong ekonomi desa dan memperkuat rantai pasok domestik. Karena itu, kebijakan BUMN seharusnya selaras dengan arah tersebut.

“Arsitektur perekonomian ini harus dipahami utuh oleh jajaran di bawah presiden, termasuk BUMN,” kata Said dalam pernyataan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Rabu, 25 Februari 2026.

Menurut dia, rencana impor 105 ribu mobil niaga menunjukkan belum adanya sinkronisasi dengan upaya penguatan industri dalam negeri. Ia menyoroti kinerja sektor manufaktur yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh di bawah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).


Padahal, sektor manufaktur dinilai strategis untuk mengembangkan hilirisasi sumber daya alam sekaligus menyerap tenaga kerja. Said menyinggung tingginya angka pengangguran sarjana yang mencapai lebih dari satu juta orang.

Said juga mengutip perhitungan lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menyebutkan potensi dampak ekonomi dari rencana impor tersebut. Di antaranya potensi penggerusan PDB hingga Rp39,29 triliun, penurunan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, serta penurunan surplus industri otomotif hingga Rp21,67 triliun.

Selain itu, potensi pengurangan pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok industri otomotif disebut mencapai Rp17,39 triliun dan menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar.

Ia mempertanyakan apakah PT Agrinas telah berkomunikasi dengan produsen otomotif dalam negeri maupun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Menurut dia, jumlah 105 ribu unit hampir setara produksi mobil niaga dalam satu tahun.

“Jika pengadaan dilakukan di dalam negeri, itu bisa membangkitkan industri otomotif, menyerap tenaga kerja, dan menciptakan efek berganda bagi ekonomi,” ujarnya.

Said juga mengingatkan aspek layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, dan jaringan bengkel harus menjadi pertimbangan. Ia menilai harga beli yang lebih murah belum tentu efisien jika biaya jangka panjang lebih tinggi.

Menurut dia, pertimbangan strategis bukan hanya soal harga, melainkan apakah kebijakan tersebut memperkuat rantai pasok industri nasional.

“Lebih bijak jika langkah ini bukan hanya dipikir ulang, tetapi dibatalkan,” tegas Said.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Surya Perkasa)