Loyalitas Jadi Kriteria Utama Calon Wapres Prabowo

aktor loyalitas diyakini menjadi kriteria utama Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, sehingga kader Partai Gerindra dinilai berpeluang dipilih.

"Kalau melihat seperti itu, ketika muncul nama Partai Demokrat, PDI Perjuangan, betul dimungkinkan secara aturan. Tapi kok saya malah menduga, dengan alasan loyalitas sebagai faktor utama, jangan-jangan kader Gerindra yang paling mungkin untuk kemudian dipilih," ujar pengamat politik Yunarto Wijaya dalam tayangan Top News Metro TV, Jumat, 13 November 2026.

Yunarto menilai kondisi psikologis dalam memilih wakil presiden saat ini berbeda dengan masa kampanye yang sarat hitungan elektoral. Menurutnya, Presiden kini membutuhkan sosok yang sudah dikenal, memiliki kecocokan (chemistry), nyaman diajak bekerja sama, serta teruji loyalitasnya demi stabilitas politik, terlebih ia menyinggung adanya isu makar dalam tiga bulan terakhir dan hitungan menuju Pilpres 2029.

Dari sisi aturan, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) secara teks tidak mencantumkan syarat bahwa calon wakil presiden harus berasal dari partai pengusung, melainkan hanya mengatur Presiden mengusulkan dua nama ke MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Namun, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut UU MD3 memuat ketentuan bahwa pengisian itu harus dibicarakan dengan partai koalisi dan kandidat berasal dari partai pengusung pada pemilu sebelumnya.

"Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini," kata Yusril.

Pandangan tersebut disetujui pakar hukum tata negara Juanda. Ia menjelaskan bahwa partai pengusung pada pilpres lalu, baik yang duduk di parlemen maupun nonparlemen—berhak mengusulkan calon wakil presiden, termasuk mengajukan kader dari partai lain di luar koalisi pengusung.

Adapun proses pengisian kursi wakil presiden ini mulai berjalan setelah MPR RI pada Jumat, 13 November 2026, resmi menyurati Presiden Prabowo agar segera mengirimkan dua nama kandidat. Pada sore harinya, para ketua umum partai politik juga mendatangi Istana Bogor untuk membahas pengisian posisi tersebut, sementara Presiden tetap memiliki hak penuh menentukan dua nama yang diajukan.

Dua nama usulan Presiden nantinya akan diperiksa kelengkapan syaratnya oleh tim verifikasi MPR beranggotakan 36 orang dari perwakilan fraksi di MPR dan kelompok DPD, tanpa melibatkan KPU. MPR telah menjadwalkan rapat paripurna pemilihan wakil presiden yang dilanjutkan dengan pelantikan pada Rabu, 2 Desember 2026.