Momen Gibran Tinggalkan MPR usai Serahkan Surat Pengunduran Diri, Tak Ada Pernyataan

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memilih tidak memberikan pernyataan kepada awak media setelah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis, 12 November 2026. Gibran terlihat keluar dari Gedung Nusantara III bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah pimpinan MPR lainnya sebelum langsung meninggalkan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan pantauan Metrotvnews.com, Gibran keluar dari ruang pimpinan MPR sekitar pukul 11.34 WIB. Kedatangannya yang terpantau sekitar pukul 11.16 WIB itu berlangsung singkat. Setelah pertemuan selesai, Gibran berjalan berdampingan dengan Ahmad Muzani menuju area luar gedung.

Sejumlah wartawan yang telah menunggu langsung mengerumuni rombongan Gibran untuk meminta keterangan. Namun, Gibran tidak menyampaikan sepatah kata pun dan tetap berjalan menuju mobil SUV hitam yang telah menunggunya.
 

Sekitar pukul 11.39 WIB, mobil yang membawa Gibran akhirnya meninggalkan Kompleks Parlemen dengan pengawalan ketat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Gibran tidak memberikan penjelasan mengenai penyerahan surat maupun langkah selanjutnya terkait posisinya sebagai Wakil Presiden.

Penyerahan surat tersebut berlangsung di tengah menguatnya desakan politik terhadap Gibran. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan bahwa sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.

Jumlah tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 28 anggota PKS, satu anggota PAN, dan 18 anggota Demokrat. Saan menyampaikan hal tersebut melalui kanal YouTube TV Parlemen, Rabu, 11 November 2026.

Polemik tersebut juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan ijazah SMA atau sederajat. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.