NEWSTICKER

Mereformasi Imigrasi

13 September 2022 07:20

Presiden Joko Widodo kembali menyoal pelayanan publik yang dilakukan jajarannya. Kali ini, giliran kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi yang dia 'tampar' karena dinilai masih gemar berprinsip sesat kalau bisa dipersulit kenapa mesti dibikin mudah.

Ada sejumlah poin yang diungkapkan Presiden. Pertama, dia mengaku malu karena terus mendapat keluhan terkait dengan sulitnya mengurus visa. Kedua, dia juga malu karena pengurusan kartu izin tinggal terbatas (kitas) berbelit bin sulit. 

Saking malunya Presiden, dia sampai membahas persoalan itu secara khusus di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (9/9). Di atas semua itu pula, dia memerintahkan agar Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk berubah. Presiden bahkan mengancam akan mengganti dirjen sampai bawahan jika tak mampu melakukan perbaikan di imigrasi. 

Presiden membeberkan setiap masalah ke publik tentu tidak asal-asalan. Dia pasti serius, sangat serius. Dia tentu tidak sedang bercanda, tetapi berpijak pada data dan fakta. 

Jika orang nomor satu di negeri ini sampai mengeluarkan ultimatum untuk mencopot pejabat di sebuah institusi, berarti persoalan sudah kelewatan. Terlalu naif kiranya kalau masalah yang ada masih biasa-biasa saja, tetapi Presiden melontarkan ancaman pemecatan. 

Presiden menyebut mengurus visa on arrival dan kitas masih sulit setelah mendapat banyak keluhan. Bukan hanya satu-dua pengusaha asing yang mengeluh. 

Bisa dipastikan pula, mereka mengadu ke Presiden apa adanya, tidak mengada-ada. Mustahil kiranya para investor itu memutarbalikkan fakta bahwa pelayanan di Imigrasi sebenarnya bagus, tetapi dikatakan buruk ke Jokowi. Tujuan mereka ke negeri ini hanya satu, yakni berinvestasi, berdagang, tidak ada yang lain. Keinginan mereka pun sederhana, yakni mendapatkan kemudahan, tidak dipersulit.