Panglima TNI Dukung Wacana Siswa Nakal Dikirim ke Barak

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menilai rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak perlu diributkan secara berlebihan. Panglima mengingatkan negara-negara maju menerapkan kebijakan serupa bahkan diharuskan mengikuti wajib militer.
 
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pendidikan disiplin di barak militer bukan hal yang baru dan mengingatkan jika negara-negara maju juga menerapkan kebijakan serupa. Nantinya materi pelatihan akan disesuaikan seperti melatih disiplin hingga memanfaatkan waktu secara efisien.
 
“Jangan terlalu berlebihan ya. Ini diingat ya di negara yang maju itu, semua warga negaranya itu wajib militer. Karena berpikirnya seperti itu saja ya. Singapura, Korea, semua begitu,” kata Jenderal Agus Subiyanto dikutip dari Primetime News, Metro TV, Kamis, 1 Mei 2025.
 
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mendukung kebijakan Dedi Mulyadi demi memberikan nilai-nilai kedisiplinan. Menhan menyatakan TNI akan siap membantu kebijakan program Pemprov Jawa Barat tersebut. “Akan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh aja,” kata Sjafrie.
 

Baca: Presiden Prabowo Sebut Posisi Panglima TNI Tak Akan Diganti

 
Meski dibawa ke barak militer, Dedi Mulyadi memastikan para siswa tetap melaksanakan proses belajar mengajar secara normal dan didampingi oleh guru dari sekolah asal. Anak-anak yang akan dibina adalah anak-anak dengan kenakalan akut yang mengarah ke kriminal.
 
“Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu. Obat-obatan itu marak di mana-mana,” ujar Dedi Mulyadi.
 
“Dia tetap belajar di sekolah, tetap belajar. Mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung. Enggak ada problem apapun,” jelasnya.
 
Program pelatihan kedisiplinan bagi anak bermasalah tersebut akan dilaksanakan selama enam bulan hingga 1 tahun yang dimulai pada Jumat, 2 Mei 2025. Dedi mengaku sudah mengumpulkan para kepala sekolah dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota secara bertahap. Tujuannya agar surat edaran terkait program penerapan wajib militer bagi pelajar bermasalah benar-benar dijalankan.