Panglima TNI Sebut Warga Sipil Bisa Ikut Misi Perdamaian di Gaza

Panglima TNI mengatakan warga sipil berpeluang ikut misi perdamaian untuk membantu warga Palestina di Gaza. Namun, Kementerian Luar Negeri menegaskan harus ada mandat dari PBB.

Bukanlah hal yang mudah bagi warga biasa untuk bisa memasuki medan perang kemanusiaan. Apalagi ke Gaza Palestina yang rakyatnya Tengah menghadapi agresi brutal oleh zionis Israel. 

Namun bagi Indonesia, misi kemanusiaan yang melibatkan sipil dinilai bukan tidak mungkin seperti yang disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto akhir pekan lalu. "Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang akan mengatur. Sebenarnya nanti juga di sana mungkin bisa berkembang tidak hanya pelayanan kesehatan mungkin juga di sana butuh pengajar," ungkap Agus.

Dia menambahkan, dukungan sipil diperlukan untuk membantu berbagai aspek dalam rekonstruksi pasca-gencatan senjata nanti yang akan dilakukan oleh Pasukan TNI.

"Makanya kita TNI ada Brigade Komposit itu terdiri dari Batalion Seni, nanti akan Batalion itu akan rekonstruksi. Rekonstruksi akan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti sekolahan, rumah tinggal, tempat ibadah, demikian juga rehabilitasi. Untuk rehabilitasi kan butuh personel yang punya kemampuan psikologi untuk trauma healing mungkin bisa juga dari sipil karena di sana sekarang sudah ada warga kita tujuh orang," jelas Agus.

Meski begitu, Jubir II Kemenlu, Rolliansyah Soemirat menyatakan warga sipil yang diterjunkan dalam misi perdamaian harus memiliki mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. "Hanya akan bisa diterjunkan setelah ada mandat dari PBB, khususnya melalui Dewan Keamanan PBB (DK PBB)," ucapnya.

Rolliansyah mengungkap sejauh ini PBB belum membahas isu mengenai penggelaran Peacekeeping Operation di Gaza. Prioritas saat ini adalah mengupayakan terciptanya perdamaian melalui gencatan senjata.