Guru Besar se-Bandung Prihatin dengan Pemerintahan Saat Ini

Guru Besar dan Akademisi se-Bandung Raya menggelar diskusi "Kampus Memanggil" atas rasa prihatin terhadap penyelenggaraan pemerintahan belakangan ini. Diskusi pun diisi dengan pembacaan deklarasi Penegakan Konstitusi dan Keadaban Berbangsa.

Dilaksanakan di Kampus UPI Bandung, Selasa 19 Maret, "Kampus Memanggil" merupakan gerakan moral yang melanjutkan "Seruan Moral" beberapa waktu lalu. Gerakan ini sebagai bentuk kehadiran kaum intelektual dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan nalar dan etika ilmiah.

Guru besar dari UPI, UNPAD, dan ITB, mewakili guru besar kampus lain di Bandung untuk berdiskusi tatap muka terkait penyelenggaraan negara, terutama 5 tahun ke belakang yang dinilai seakan meninggalkan prinsip negara hukum sebagai norma konstitusional Indonesia.

Lebih jauh, mereka menilai pelanggaran etik dan hukum terjadi secara meluas hampir di semua lini kekuasaan negara, termasuk selama pelaksanaan Pemilu 2024 yang menurunkan kualitas demokrasi.

Atas hal itu para guru besar menyatakan sikapnya dalam deklarasi yang mendorong kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, demi mengawal penyelenggaraan negara melalui sikap kritis berlandaskan pada ilmu pengetahuan serta prinsip integritas.

Mereka pun menuntut pemerintahan yang terbentuk dari hasil Pemilu 2024 melaksanakan amanat rakyat berlandaskan pada prinsip negara hukum yang demokratis, dengan menjunjung tinggi etika.

"Prinsip negara hukum itu seakan-akan sekarang menjadi ditinggalkan. Kalaupun tidak ditinggalkan, itu banyak sekali terjadi penyimpangan. Padahal itu menjadi constitutional norm bagi Indonesia," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad, Prof Susi Dwi Harijanti.