Kuasa Hukum Abdul Faris Umlati: Rekomendasi Bawaslu Tidak Dapat Dibuktikan

Calon gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1 Abdul Faris Umlati atau AFU dibatalkan pencalonannya oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya karena dianggap melakukan pelanggaran administrasi. Kuasa hukum Abdul Faris Umlati Benediktus Jombang menjelaskan ihwal di balik keputusan pembatalan Abdul Faris umlati sebagai cagub.

"Jadi Bawaslu Papua Barat Daya terhadap pasangan calon gubernur AFU itu ada temuan terkait pergantian kepala distrik dan kepala kampung di Raja Ampat. Namun setelah kami teliti secara saksama bahwa ada perbedaan waktu yang dibuat dalam kajian oleh Bawaslu dan merekomendasikan kepada KPU," tuturnya.
 

Baca: KPU Papua Barat Daya Telah Taati Prosedur dalam Pembatalan Cagub Abdul Faris Umlati

Benediktus menjelaskan rekomendasi Bawaslu dari Gakkumdu tidak dapat dibuktikan sebagai pelanggaran administrasi.

"BawaslU lewat waktu 8 hari, harusnya kan 7 hari Dan dalam maksimal 14 hari dan sudah lewat 15 hari. Begitu jadi KPU juga Bawaslu juga dalam pengkajian itu hanya berdasarkan temuan penegak huum terpadu (Gakkumdu). Sementara gakkumdu sendiri di dalam keputusan mereka menghentikan kasus ini karena tidak terbukti bahwa calon Abdul Faris Umlati itu melakukan pelanggaran secara administrasi dalam pergantian kepala distrik dan kepala kampung di Raja Ampat," ucapnya.

Kini, Abdul Faris Umlati telah mengambil langkah hukum ke Mahkamah Agung terkait pembatalan pencalonannya di pilgub Papua Barat Daya.

"Kami telah mengambil langkah hukum terkait putusan KPU Papua Barat Daya ke Mahkamah Agung untuk mengajukan permohonan. Karena menurut hemat kami apa yang dilakukan oleh KPU terlalu gegabah," ungkap Benediktus.