Belum Ada Status Darurat, BNPB Tetap Kirim Tim Pantau Erupsi Anak Krakatau

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya dengan mengirimkan tim pendahulu ke wilayah terdampak untuk memantau kondisi masyarakat dan situasi di lapangan secara langsung.

Kepala BNPB Letjen Suharyanto mengatakan pihaknya telah mengirimkan 10 personel sebagai tahap awal. Tim tersebut akan memantau perkembangan erupsi sekaligus dampaknya terhadap masyarakat.

"BNPB sudah mengirimkan tim pendahulu ke daerah bencana. Yang tahap pertama kami mengirimkan 10 personel ini untuk sudah berangkat di sana. Mereka akan memantau secara langsung situasi di lapangan terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau sendiri maupun dampaknya kepada masyarakat," kata Suharyanto.

BNPB juga terus melakukan pemantauan melalui konferensi video bersama pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi masyarakat terdampak secara berkala.

"Kami sudah melakukan video konferensi, tentu saja ini terus kita lakukan untuk mengetahui detik per detik, jam per jam, hari per hari daripada kondisi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau ini," ujarnya.
 

 

BNPB Cek Kesiapan Evakuasi dan Logistik

Selain mengirimkan personel, BNPB mengecek kesiapan berbagai perangkat penanggulangan bencana di wilayah terdampak. Pemeriksaan mencakup alat pemantau, sirene, rambu evakuasi, hingga rencana kontingensi yang dimiliki masing-masing kabupaten.

BNPB juga memastikan ketersediaan makanan dan logistik di gudang pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera dipenuhi apabila kondisi darurat terjadi.

"Jangan sampai nanti kosong isinya. Dan apabila memang diperlukan untuk bantuan dari pemerintah pusat, ini kami akan segera dorong," kata Suharyanto.

Belum Ada Daerah Tetapkan Status Darurat

Meski langkah antisipasi telah dilakukan, Suharyanto menyebut hingga saat ini belum ada pemerintah kabupaten maupun provinsi terdampak di Banten dan Lampung yang menetapkan status kedaruratan.

"Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan," jelasnya.

Menurut Suharyanto, penetapan status kedaruratan menjadi salah satu mekanisme bagi daerah untuk meminta dukungan pemerintah pusat melalui BNPB. Meski belum ada status tersebut, BNPB tetap mengirimkan tim untuk memantau kondisi di lapangan.

BNPB juga memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau. Koordinasi dilakukan bersama BMKG, Kementerian Kesehatan, hingga pemerintah pusat.

"Tadi juga kami sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala BMKG terkait dengan perkembangan situasi per menit, jam per jam, mendapat arahan juga dari Bapak Menteri Kesehatan, dan kami juga laporkan kepada Bapak Presiden terkait langkah-langkah ini," ujar Suharyanto.

Ia menegaskan koordinasi antarlembaga pemerintah pusat akan terus dilakukan untuk memastikan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dapat dilakukan secara cepat dan terukur.