DPR: Wacara Pemangkasan Subsidi BBM Masih Perlu Pertimbangan

Pemerintah berencana memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2025. Menanggapi rencana ini, Komisi VII DPR menyebut wacana itu masih perlu pertimbangan.

Menurut Sugeng, banyak faktor yang mempengaruhi bengkaknya subsidi BBM sehingga rencanaanya masih perlu ditimbang, apakah akan sangat mempengaruhi beban keuangan negara ke depan atau tidak. Pasalnya saat ini Indonesia terkena double hit. Di antaranya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang jatuh ke angka 16 ribuan, serta nilai impor minyak mentah maupun BBM yang diprediksi akan naik.
 

Baca Juga: Dianggap Kurang Sosialisasi, Ketua MPR Usul Kebijakan Iuran Tapera Ditunda

"Soal harga BBM tiga aspek harus kita perhatikan. Pertama adalah kemampuan atau daya beli masyarakat, kedua adalah kemampuan keuangan negara dan ketiga jangan salah kemampuan juga BUMN yang mendapat penugasan," ungkap Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto usai rapat kerja Komisi VII DPR RI, Rabu 29 Mei 2024.

Untuk mengatasi itu Komisi VII DPR meminta Pertamina sebagai BUMN yang ditunjuk dalam persoalan migas, untuk bisa menaikkan lifting atau produksi minyak siap pakai dalam negeri yang bisa melebihi angka 60%. Karena target 630 ribu barel per hari saat ini belum tercapai.