Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia memastikan akan melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 secara nasional di Jakarta pada Rabu, 7 Agustus hingga Jumat, 9 Agustus 2024. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latif menyebut evaluasi penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan akan memanggil dan mengundang seluruh PPIH dan embarkasi se-indonesia.
Pihaknya ingin mengevaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Sejumlah masalah telah menjadi catatan Kemenag dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, seperti akomodasi, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya selama 64 hari pelaksanaan ibadah haji di tanah suci.
Hilman Latief mengungkapkan pihaknya sudah mempersiapkan beberapa data. Data tersebut akan dibawa ke dalam rapat apabila dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji.
“Terkait Pansus, kami mencoba menyiapkan berbagai argumen dan data maupun dokumen untuk merespons apa yang nanti akan jadi pertanyaan fundamental dari pansus tersebut,” kata Hilman dalam diskusi publik ‘Haji: Antara Transformasi dan Politisasi’ di Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.
Pansus Angket Haji tengah mendalami
dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Total pengalihan kuota itu mencapai 50 persen.
Menurut dia, pengalihan kuota jemaah untuk haji plus mencederai nilai-nilai keadilan. Padahal, antrean jemaah haji reguler masih panjang.
Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR juga sempat mempersoalkan 20 ribu kuota haji tambahan. Kuota untuk haji reguler itu dialihkan ke ONH Plus.
"Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh Pemerintah/Kemenag dari pengalihan kuota ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler yang bisa kita prioritaskan melalui tambahan kuota 20 ribu tersebut," ujar Luluk.
Streaming