Bandung : Tim Search and Rescue (SAR) gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih terus berjuang melakukan pencarian di lokasi longsor Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Proses Evakuasi dan Identifikasi Korban
Memasuki hari ketiga pencarian, fokus utama petugas adalah menemukan puluhan warga yang dilaporkan masih tertimbun material tanah. Data hingga Senin, 26 Januari 2026 pagi, mencatat total 25 jenazah telah berhasil dievakuasi dari reruntuhan, dengan 11 di antaranya sudah berhasil teridentifikasi oleh tim medis. Meski demikian, tugas berat masih menanti lantaran tercatat masih ada 65 hingga 79 warga yang dinyatakan hilang.
Operasi kemanusiaan yang berlangsung selama 24 jam ini terkendala oleh lapisan lumpur yang tebal serta cuaca yang tidak menentu di lereng perbukitan. Meskipun dua alat berat telah dikerahkan, pergerakan personel harus tetap waspada karena kondisi tanah yang masih sangat labil dan rawan akan terjadinya longsor susulan.
Penanganan Pengungsi dan Evaluasi Lahan
Dampak dari
bencana besar ini mengakibatkan sebanyak 680 jiwa kini terpaksa mengungsi di Aula Desa dan Gedung Olahraga (GOR) setempat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat telah menetapkan status darurat bencana guna mempercepat penyaluran bantuan logistik serta koordinasi evakuasi di lapangan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyoroti lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan di lereng perbukitan menjadi lahan pertanian mulsa plastik.
Menurut Dedi, kondisi tanah di
lokasi longsor sangat labil dan berbahaya karena tumpukan material yang berpotensi kembali ambles. Hal tersebut membuat proses evakuasi berjalan lambat dan penuh risiko.
"Medannya sangat berat. Tanahnya bertumpuk dan bisa amblas kapan saja. Ada korban yang sedang tidur, tergulung kasur dan selimut, lalu tertimpa batu dan pohon," kata Dedi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, telah menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan pemetaan ulang zona merah guna menyusun rencana relokasi warga dari area yang dinilai tidak lagi layak untuk ditinggali.
“Daerah-daerah rawan seperti ini harus kita petakan. Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memetakan secara nasional untuk mengantisipasi kerawanan hidrometeorologis. Hujan lebat seperti ini bisa terjadi lagi. Kalau kita melihat memang, selain hujan keras, struktur tanah di sini gembur. Subur di satu sisi untuk tanaman, tapi di sisi lain rawan karena tanahnya tidak kokoh,” ujar Tito.
Pihak otoritas terus mengimbau masyarakat untuk menjauhi zona terdampak guna memudahkan akses kendaraan berat dan menghindari risiko jatuhnya korban baru di wilayah bencana.
Jangan lupa saksikan
MTVN Lens lainnya hanya di
Metrotvnews.com.
(Muhammad Fauzan)
Streaming