Kasus-kasus intoleransi tampaknya masih akan terus timbul di negeri ini. Banyak kasus yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, berlangsung di lingkungan lembaga pendidikan. Terlebih pelakunya justru dari kelompok pendidik.
Dalam pertemuan dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Fraksi PDI Perjuangan di DPRD mengungkap sejak 2020 telah menerima aduan kasus-kasus dugaan intoleransi di 10 sekolah negeri di Ibu Kota. Pelakunya pun merupakan guru dan pihak pengurus sekolah.
Fenomena dugaan intoleransi di sekolah-sekolah negeri DKI Jakarta itu menambah panjang deretan kasus serupa yang terjadi di berbagai sekolah negeri daerah. Pada 2014, terjadi kasus pelarangan penggunaan jilbab di beberapa sekolah di Bali, seperti SMPN 1 Singaraja dan SMAN 2 Denpasar.
Pekan lalu juga mencuat kasus dugaan pemaksaan pemakaian jilbab di SMA Negeri 1 Banguntapan, Kabupaten Bantul, DIY. Padahal, semestinya lembaga pendidikan merupakan wadah terdepan penyemaian bibit-bibit tenggang rasa serta saling menghormati dalam keberagaman dan menjalankan keyakinan beragama.
