NEWSTICKER

Pemerintah Serahkan Draf RKUHP ke Komisi III DPR

6 July 2022 23:12

Pemerintah menyerahkan draf Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR RI. Salah satu perbaikan yang dijelaskan yakni penambahan penjelasan atau definisi mengenai kritik yang berkaitan dengan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyebut penambahan penjelasan mengenai kritik untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui hak berekspresi dan berdemokrasi. 

Tidak hanya itu pemerintah juga menyempurnakan draf terkait 14 poin krusial yang terdapat dalam RUU KUHP antara lain pidana mati, pidana santet, penodaan agama, pengguguran kandungan hingga perzinaan dan perkosaan.

Selanjutnya Pemerintah dan DPR akan menyelesaikan RUU KUHP khususnya terkait dengan 14 isu krusial RKHUP sebelum diserahkan ke pembicaraan tingkat selanjutnya.