Pemerintah telah merevisi sejumlah regulasinya untuk meningkatkan target realisasi peremajaan sawit rakyat secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi kelapa sawit di 2023. Ditargetkan peremajaan sawit rakyat yang dilakukan sepanjang 2023 mencapai 200 ribu hektare.
Salah satu peraturan Kementerian Pertanian No.3 telah direvisi menjadi Permentan No.19 dengan syarat lindung gambut dan ketentuan lain yang menghambat peremajaan lahan sawit rakyat telah dihapus. Dari 19 aturan tersebut, kini telah dipangkas menjadi 2-3 aturan.
Sebelumnya, larangan ekspor sawit yang pernah terjadi juga membuat peremajaan sawit terhambat. Selain itu, permasalahan admnistrasi juga menjadi salah satu penyebab dari menghambatnya peremajaan sawit rakyat. Banyak dari petani sawit yang tidak memiliki surat-surat.
"Administrasi itu sangat banyak dari di petani sawit rakyat ini lahannya tidak ada surat-surat atau kalau tidak lahannya di kawasan hutan atau mengandung gambut yang di dalam Permentan No.19 itu ditekankan juga tidak disitu," ujar Ekonom Senior Indef, Bustanul Arifin dalam Zona Pagi BN Channel, Kamis (2/3/2023).
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan tahun ini merupakan momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan. Hal ini sebagai wujud komitmen meiningkatkan produktivitas kebun rakyat dan kesejahteraan pekebun serta menopang kinerja ekspor negara.
