NEWSTICKER

Etika Pembantu Presiden

2 November 2022 08:15

Mahkamah Konstitusi membolehkan menteri ataupun pejabat setingkat menteri untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya jika maju sebagai capres atau cawapres di Pemilu 2024 mendatang. Dengan syarat harus mendapat izin dari Presiden. Sebuah keputusan seirama dari seluruh hakim konstitusi, tetapi di publik memunculkan malah kontroversi. Tentu saja, putusan MK ini diapresiasi mayoritas partai politik yang elitenya duduk di kabinet indonesia maju. 

Namun, di sisi lain sejumlah pakar hukum tata negara khawatir munculnya potensi persoalan jika menteri tak mundur saat jadi mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Persoalan penyalahgunaan jabatan serta urusan fokus pekerjaan menjadi persoalan mengemuka. Jelas, tidak mudah membagi fokus antara menjalankan tugas negara membantu presiden menyejahterakan rakyat dan melayani syahwat politik pribadi untuk maju sebagai calon presiden. Terlebih lagi dalam kondisi pemerintahan saat ini yang dalam berbagai hal tidak bisa dikatakan memuaskan.

Kritik juga diarahkan ke MK karena diakuinya legal standing Partai Garuda sebagai pemohon. Padahal, partai ini tidak memiliki menteri di kabinet. Yang menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, status Partai Garuda juga tak dirugikan soal menteri menjadi capres atau cawapres. Berbeda jika yang mengajukan permohonan uji materiel ke MK ialah para menteri. Namun, MK telah memutuskan, putusan MK tidak bisa diganggu gugat karena bersifat final dan mengikat. Majelis hakim juga berpandangan serupa dan seirama, hanya hakim konstitusi Saldi Isra yang menyampaikan alasan berbeda (concurring opinion). Kini kendali sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo. Apakah akan bersikap tegas agar para pembantunya tetap fokus bekerja hingga akhir pemerintahan atau justru memberikan toleransi-toleransi.

Selain menteri yang bakal nyapres, juga menteri-menteri yang bakal turun gelanggang pemilu untuk menyukseskan partai politik masing-masing. Setidaknya ada 18 menteri yang berasal dari partai politik. Belum lagi enam wakil menteri yang juga merupakan orang utusan parpol. Dari jumlah itu, dua di antaranya merupakan pemimpin partai. Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. 

Pekerjaan menteri tidak enteng. Pemerintahan Jokowi masih harus menanggung beban kerja yang berat untuk memulihkan ekonomi dan menghadapi tantangan krisis ekonomi global yang mengintai. Sebaiknya memang agar tidak menyusahkan posisi Presiden. Apalagi jika bicara etika, tidak mungkin seorang menteri fokus bekerja ketika telah membulatkan tekad untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden. Begitu resmi menjadi calon presiden, mestinya secara etik dia harus mundur.

Sumber: Media Indonesia