Presiden mengumumkan berlanjutnya kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Bukan itu saja, ekspor bauksit dalam bentuk mentah juga akan dilarang per Juni 2023.
Ketegasan pemerintah itu tidak terlepas dari adanya harapan pada upaya banding yang akan diajukan. Lamanya proses banding hingga menghasilkan keputusan yang berkuatan hukum tetap, belum bisa diperkirakan.
Ketidakpastian tersebut memberikan celah bagi Indonesia untuk merealisasikan berbagai komitmen investasi di sektor pengolahan bahan tambang. Tidak ada waktu yang lebih tepat ketimbang saat ini untuk menyetop keran ekspor bahan mentah.
Indonesia berada di posisi yang tanggung dalam pengembangan industri pertambangan. Untuk nikel, contohnya, per November 2022 jumlah smelter atau pabrik pengolahan yang sudah terbangun dan beroperasi baru 15 unit dari target 30 smelter hingga 2024.
Puluhan smelter bauksit, besi, tembaga, mangan, serta timbal dan seng juga masih dalam pipa rencana investasi. Pajak ekspor yang tinggi saja tidak cukup karena mahalnya pembangunan smelter. Tanpa larangan ekspor, investor akan gamang merealisasikan penanaman modal karena masih lebih murah mengimpor bahan mentah dari Indonesia.
Namun, itu nanti. Kini, tuntaskan pekerjaan hilirisasi terlebih dahulu. Secepatnya. Kita perlu mengingatkan pula kepada pemerintah agar pengembangan industri pertambangan tidak menepikan masyarakat di wilayah penghasil bahan tambang.
