Presiden Jokowi Luncurkan Program Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia. Peluncuran program berlangsung di Rumoh Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023). 

Program ini untuk memulihkan luka korban dan keluarga korban dari 12 peristiwa HAM berat di Indonesia. Kepala negara menyampaikan terima kasih kepada korban atau ahli waris korban yang telah berusaha terima proses pemulihan ini. 

Presiden Joko Widodo menekankan hal ini menjadi komitmen bersama agar tidak ada lagi peristiwa pelanggaran HAM berat. Pemerintah memiliki niat yang tulus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. 

Orang nomor satu di Indonesia itu juga meyakini tidak ada proses yang sia-sia. Dirinya menyebut luka korban pelanggaran HAM berat masa lalu harus segera dipulihkan.