Menteri Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 di rapat paripurna DPR, Jumat (19/5/2023).
Menurut Sri Mulyani, di tengah guncangan-guncangan besar gejolak perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Tantangan eksternal terhadap perekonomian Indonesia begitu besar, ditandai dengan menurunnya kinerja ekonomi global.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dekade terakhir, 2013 hingga 2022, hanya 3,1%. Lebih rendah dari dekade sebelumnya, 2003-2012, yang mencapai 4,2%. Bahkan negara dengan ekonomi terkuat kedua di dunia, Tiongkok, yang pada dekade sebelumnya mampu tumbuh double digit 10,6%, melambat signifikan menjadi hanya 6,2% selama periode 2013-2022.
Penyebab perlambatan ini terutama adalah menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS usai global financial crisis yang dikenal sebagai taper tantrum.
Selain itu, pandemi covid-19, perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi juga menjadi tantangan lain bagi Indonesia. Namun di tengah berbagai tantangan global tersebut, ekonomi Indonesia dapat tetap terjaga.
"Indonesia dalam situasi yang relatif lebih baik karena memang guncangan-goncangan global yang terjadi baik itu berasal dari pandemi, berasal dari geopolitik, berasal dari climate sains maupun dari disrupsi, dari digital ekonomi, telah menimbulkan tantangan yang tidak mudah dan tentu mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Indonesia terus mewaspadai tantangan eksternal tersebut," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Terbukti dalam satu dekade sebelum pandemi covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global bersama Tiongkok dan India.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Jika dibandingkan dengan emerging economies anggota G20 lainnya yang tumbuh rata-rata sebesar 3,7%.
Dengan pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis yang terus dilakukan, pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.
Selain itu, angka pengangguran juga menurun dari sebelumnya 5,94% pada 2014, menjadi 5,18% pada 2019. Sementara itu, tingkat kemiskinan menurun tajam dari 11%, menjadi 9,2% pada periode yang sama.
Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan rasio gini membaik signifikan, dari sebelumnya 0,414 menjadi 0,380. Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya, terbukti efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.
Rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN tahun anggaran 2024, merupakan bagian dari proses penyusunan nota keuangan dan RAPBN terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode pemerintahan.
(M. Khadafi)
