NEWSTICKER

Perppu Cipta Kerja Terbit, Kegentingan Memaksa atau Memaksa untuk Genting?

4 January 2023 10:57

Perppu tentang Cipta Kerja kini menuai polemik. Pasalnya, tidak ada keadaan genting yang memaksa dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Undang-undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang tersebut sebelumnya juga telah menuai pro dan kontra di masyarakat karena sarat pasal-pasal yang multitafsir seperti ketentuan PHK, kewajiban pekerja dan upah minimum pekerja (UMP).
 
Omnibuus law undang-undang cipta kerja resmi menjadi undang-undang setelah ditekan oleh Presiden Jokowi dan Menkum HAM Yasonna Laoly pada 2 November 2020. 

Meski dikecam hingga aksi demo panjang, hal tersebut tidak menyurutkan keinginan pemerintah untuk mengesahkan Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada perjalanannya, sejumlah masalah sempat muncul, mulai dari halaman yang berubah-ubah dari 812 halaman menjadi 1.187 halaman hingga sempat viral karena salah ketik.

Setelah itu, Undang-Undang Cipta kerja digugat ke Mahkamah Konstitusi yang dilayangkan oleh sejumlah pihak, mulai dari serikat buruh dan pekerja, karyawan, mahasiswa bahkan pelajar. Gugatan diajukan secara formil maupun materil dan menghasilkan MK Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil. 

Terdapat beberapa argumentasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020, di antaranya persoal dalam pandangan MK karena ada 78 undang-undang dengan jenis yang sangat berebeda-beda dan banyak sekali aspek yang diatur dalam satu undang-undang.

Selanjutnya, UU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan asas pembentukan perundang-undangan terutama pada asas keterbukaan dan partisipasi publik selama pembahasannya.

Alasan lain pemerintah, perihal penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengantisipasi ekonomi.

Perppu tersebut akan menjadi instrumen kepastian hukum dan mendukung target pemerintah dalam menarik investasi sebesar Rp1.400 triliun pada 2023, serta menjaga defisit APBN 2023 di bawah 3 persen PDB.