Sekda Bekasi Bantah Isu Jual Beli Jabatan dan Dana Endapan

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Bekasi Junaedi membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait maraknya praktik jual beli jabatan di wilayahnya. Ketika ditanya apakah praktik tersebut terjadi di masa lalu, Junaedi pun tegas membantah hal itu tidak pernah terjadi.

"Buktinya apa (ada) jual beli? Itu kan kata orang. Itu kan perintah dari Pak Pj (Wali Kota) juga, perintahnya begitu (tidak boleh jual beli jabatan). Tidak ada jual beli (jabatan). Kita tidak pernah tahu (kalau ada)," kata Junaedi.

"Dari dulu tidak ada yang begitu," tegasnya.

Selain isu jual beli jabatan, Sekda juga membantah adanya dana endapan milik Pemkot Bekasi yang sengaja disimpan atau didepositokan.

"(Dana APBD) tidak ada (yang) didepositokan. Tidak sembarang (bisa) deposito. Bohong kalau ada Rp1 triliun (dana endapan), bahaya," ucapnya. 

Pernyataan ini menanggapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membeberkan masih adanya sejumlah praktik penyelewengan kekuasaan di daerah, termasuk jual beli jabatan. Purbaya menilai hal ini menjadi pertanda reformasi tata kelola pemerintahan belum tuntas.