Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Indonesia ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Sabtu kemarin, 30 Agustus 2025. Pertemuan tersebut membuka ruang dialog antara Presiden dan Ormas terkait dengan langkah yang akan diambil untuk mendinginkan suasana nasional yang sedang terjadi.
Ketua Umum (Ketum) Wahdah Islamiyah, KH Muhammad Zaitun Raskim, mengungkapkan bahwa rencana pertemuan presiden dengan para ketua Ormas sudah direncanakan sejak awal setelah Prabowo disahkan menjadi Presiden Indonesia. Namun, realisasinya baru terjadi saat ini bersamaan dengan situasi genting yang tengah terjadi.
"Sebetulnya sejak selesai pelantikan ya kami para Ormas nampaknya satu frekuensi dengan Bapak Presiden ya ada keinginan untuk bertemu.
Dan alhamdulillah ini semua Allah yang atur terjadi pertemuan itu kemarin justru di saat bangsa dan negara kita tercinta apa menghadapi ujian setelah demo di depan DPR ya," ujar Zaitun, dikutip dari Metro Siang, Metro TV, Minggu, 31 Agustus 2025.
Dalam pertemuan tersebut Zaitun mengaku membahas masalah genosida yang terjadi di Palestina yang memang menjadi topik utama pada rencana sebelumnya. Namun, lebih dari itu dalam pertemuan ini para Ormas memberikan dukungan penuh dan kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk melanjutkan perannya dalam membangun kondusivitas dan ketentraman bangsa.
Selain itu, para Ormas juga memberikan masukan kepada Presiden untuk segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meredam situasi yang tengah panas ini. Salah satunya dengan memberikan tindak tegas bagi para aparat yang terbukti melanggar hukum dalam menangani aksi demonstrasi yang terjadi. Ormas berharap Presiden Prabowo dapat mengendalikan dan memulihkan stabilitas negara agar kembali seperti sediakala.
Zaitun menilai bahwa masalah ini berakar dari kesenjangan sosial ekonomi yang menjadi warisan sejak dulu kala. Sehingga para pemangku jabatan harus melakukan evaluasi dengan menjaga etika dan tutur kata.
"Boleh jadi ini adalah merupakan akumulasi dari kesenjangan sosial ekonomi yang kita sudah warisi sejak waktu lalu ya. Maka kami mohon pada Bapak Presiden untuk lebih serius lagi memangkas kesenjangan itu. Presiden punya wewenang untuk memberikan masukan-masukan kepada semuanya agar dalam menyelenggarakan negara menjaga etika,menjaga gaya hidup terutama tutur kata," ungkap Zaitun.
(Alfiah Ziha Rahmatul Laili)
Streaming