M. Qodari: Pemerintah Buka Dialog & Kritik Konstruktif Demi Pembangunan

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa pemerintah tidak "buta dan tuli" terhadap berbagai isu terkini di masyarakat. Ia menyatakan bahwa ada dialog dan kritik konstruktif di dalam pemerintahan guna mengoptimalkan program pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin, 22 September 2025..

Qodari menjelaskan bahwa dalam sistem teknokrasi pembuatan kebijakan publik, perbedaan pendapat, pemikiran, atau strategi adalah hal yang sah dan biasa. Hal terpenting adalah maksud dan tujuan akhir yang sama, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Masyarakat harus tahu bahwa dalam pemerintahan itu juga ada kritik otokritik, yang tujuannya untuk mengoptimalkan program pembangunan," ujar Qodari.

Ia menambahkan bahwa jika KSP memberikan masukan atau kritikan kepada kementerian atau lembaga (K/L), tujuannya adalah untuk mewakili suara masyarakat. Hal ini untuk memastikan pemerintah tidak dinilai abai.

"Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu tidak buta dan tuli, dalam bahasa sekarang tone deaf," tegasnya.

KSP juga memiliki peran krusial dalam mengawal program-program prioritas presiden agar berjalan optimal. Selain itu, KSP juga bertugas melindungi presiden dari kesalahan yang mungkin tidak dilakukannya.

"Yang jelas, kami di Kantor Staf Presiden tidak mau presidennya disalahkan. Saya tidak mau presiden saya, presiden kita (Presiden Prabowo Subianto), disalahkan," katanya.

(Daffa Yazid Fadhlan)