Gibran Mundur, MPR Siapkan Proses Pengisian Jabatan Wapres

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Penyerahan surat tersebut disampaikan seusai menggelar pertemuan tertutup bersama Gibran dan jajaran pimpinan MPR. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.

"Baru saja pimpinan MPR RI menerima Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Rakabuming Raka. Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit. Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani dalam konferensi pers di Gedung MPR RI, dikutip dari tayangan Breaking News Metro TV, Kamis, 12 November 2026.

Muzani mengatakan, sebelum mendatangi Gedung Parlemen, Gibran juga telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Gibran meminta MPR segera memproses pengunduran dirinya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan pada hari yang sama. Rapat itu menjadi langkah awal untuk membahas proses ketatanegaraan selanjutnya.

"Hari ini pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR dapat segera menggelar rapat gabungan bersama para pimpinan fraksi dan kelompok DPD," kata Muzani.
 

Ia menjelaskan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mengatur MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Pemilihan tersebut harus dilaksanakan paling lambat dalam waktu 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

"Menurut konstitusi, kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," tutur Muzani.

Muzani berharap proses pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung sesuai ketentuan konstitusi serta menjaga stabilitas kehidupan bernegara.

"Kami memohon doa dan dukungan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik, dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru yang matang bagi kita semua," jelas dia.