20 January 2017 16:30
Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN menuai polemik. Sejumlah kalangan menilai keberadaan PP 72 Tahun 2016 itu dapat mengurangi kewenangan DPR dalam mengawasi BUMN.