17 August 2023 19:24
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa sebutan Pak Lurah dalam komunikasi politik bukan suatu hal yang baru. Istilah itu sudah familiar terdengar sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Lurah itu kode ya. Dulu zaman Pak SBY, kalau saya koordinasi dengan Mas Anas Urbaningrum itu juga pakai istilah Lurah," kata Fahri, dalam program Primetime News Metro TV, Kamis, 17 Agustus 2023.
Berdasarkan penjelasan Fahri, para anggota DPR kerap menyebut presiden sebagai Pak Lurah. Hal ini untuk menjaga kesopanan dalam obrolan sesama anggota DPR. Terlebih presiden merupakan posisi yang sangat sentral.
"Mau nyebut nama tidak enak. Mau nyebut presiden juga tidak enak. Akhirnya mereka menyebut lurah," kata Fahri.
Hal ini sudah menjadi risiko bagi seorang presiden yang kerap namanya dicatut. Terlebih pada tahun politik.
"Menjadi orang nomor satu salah satu konsekuensinya adalah nama kita dipakai. Bahkan artis itu juga namanya atau sebutan namanya disebut-sebut orang untuk suatu kepentingan. Biasa itu," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya bukan seorang Lurah. Ia adalah Presiden RI. Karena itu ia sama sekali tidak berwenang dalam menentukan sosok capres atau cawapres.
Lurah adalah kode yang merujuk pada dirinya. Ia memahami dirinya dijadikan alibi dan tameng dalam berpolitik.
Menurutnya, hak penentuan capres dan cawapres ada di partai politik. Para pimpinan partai berhak dan memiliki kedaulatan dalam menentukan sosok yang bertarung di Pilpres.