Publik Harap Presiden Jokowi Bersikap Bijaksana Menjadi Negarawan Tulen

Publik berharap Presiden Joko Widodo bersikap bijaksana menjadi negarawan tulen. Tidak pernah ada ruang sekecil apapun untuk mendikte Presiden Joko Widodo dalam memilih para pembantunya di kabinet.

Itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif kepala negara. Hak istimewa yang diturunkan langsung dari konstitusi. 

Di sisi lain, selalu terbuka ruang untuk publik menyuarakan harapan agar Presiden Joko Widodo menggunakan keistimewaan yang dimilikinya di atas biduk kebijaksanaan. Sebab hanya dengan kebijaksanaan, pemerintahan Joko Widodo akan mampu berlari kencang dan tetap seimbang. 

Tanpa kebijaksanaan, roda pemerintahan dipastikan menjadi goyang. Publik tentu tidak ingin itu terjadi. 

Rakyat ingin roda pemerintahan ini terus menggelinding mulus hingga akhir masa jabatan, stabil dan tidak berguncang-guncang. Rakyat ingin mengenang Presiden Joko Widodo sebagai negarawan, bukan sosok yang berhasrat memperkuat kekuasaan. Itu sebabnya, ruang bagi publik untuk menyuarakan penggunaan hak prerogatif harus dibuka selebar-lebarnya. 

Publik mempertanyakan kabar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) akan menjadi Menkominfo. Jika ini sampai terjadi, kabinet ini terancam menjadi arisan keluarga. Bukankah sudah ada putri Hary di kabinet, yaitu Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo.

Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo, Heri Budianto yang mengapungkan isu tersebut, Kamis (18 /5/2023). Heri juga membocorkan infomasi bahwa Hary Tanoe sudah dua kali bertemu dnegan Jokowi dan terlibat diskusi internal. 

Publik digantung dalam tanda tanya karena tidak ada secuil bantahan dari Presiden Jokowi ketika dicecar wartawan di Pangkalan TNI TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/5/2023). Diamnya Jokowi belum tentu lampu hijau bagi Hary Tanoe. Bisa saja Menkominfo yang baru tetap dari partai semula.