NEWSTICKER

Editorial MI: Konsolidasi Politik Penaikan Harga BBM

5 September 2022 08:00

Pemerintah mengambil langkah yang tidak populer, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak per 3 September. Penaikan harga BBM ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan didampingi sejumlah menteri terkait. Selain tidak populer, maklumat penaikan harga BBM itu juga disampaikan dalam waktu yang tidak lazim, yakni masa berlaku pukul 14.30 WIB atau 1 jam setelah diumumkan. Padahal, biasanya penaikan harga BBM berlaku pukul 00.00 WIB.

Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi antara lain pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 per liter dan solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, juga pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Penaikan harga BBM adalah pilihan yang realistis di antara beberapa skenario yang disiapkan pemerintah. Langkah yang tidak populer ini hanya bisa diambil oleh pemimpin yang memiliki keberanian. 

Pemimpin yang punya nyali bahwa masa depan bangsa jauh lebih penting ketimbang menikmati kepentingan sesaat, seperti guyuran subsidi BBM dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Terlebih kelompok masyarakat sebanyak 70% yang menikmati BBM bersubsidi adalah kaum berpunya. Presiden Jokowi mengakui bahwa anggaran subsidi dan kompensasi 2022 membengkak tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Jika tidak dikendalikan, subsidi dan kompensasi akan meroket terus.

Membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi ini tidak dibarengi dengan sasaran subsidi yang tepat. Orang-orang yang tidak mampu malah gigit jari. Meski demikian, tak bisa dipungkiri penaikan harga BBM akan menciptakan efek domino bagi sektor-sektor kehidupan lainnya. Penaikan harga BBM subsidi dan pertamax ini akan mendorong inflasi ke angka 9%. Oleh karena itu, diperlukan upaya keras dari pemerintah untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang rentan dengan memastikan BLT BBM tepat sasaran, optimalisasi belanja pemerintah, dan menggairahkan investasi dengan berbagai terobosan.

Di samping langkah-langkah ekonomi, langkah politik pun jangan dianggap remeh, bahkan terkadang jauh lebih penting melampaui kepentingan ekonomi, yakni konsolidari partai pendukung pemerintah di parlemen. Jika kekuatan politik pemerintah di Senayan ambyar ketika tekanan demonstrasi menolak penaikan BBM masif, dipastikan kebijakan mulia dengan menyehatkan APBN dari rongrongan subsidi akan kontraproduktif. Pemerintah dan partai pendukungnya harus solid. Jangan ada yang menikam dari belakang untuk tujuan jangka pendek, Pemilu 2024.

Sumber: Media Indonesia