28 February 2024 19:14
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin merespons biaya progam makan siang gratis pasangan Prabowo-Gibran dengan berkelakar.
"Wartawan kalau makan Rp15.000 kenyang atau enggak? kalau di Yogya ya cukup," ujar Menkes seusai hadir dalam rapat tertutup di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024.
Budi menyebut besaran anggaran untuk program makan siang gratis belum dibicarakan. Tetapi, di sekolah ataupun pesantren, sudah ada budaya makan bersama sehingga itu yang menurutnya akan diformalkan. Namun, ia mengatakan anggaran Rp15.000 untuk makan siang tidak cukup.
Pada kesempatan yang sama, Menkes menyatakan program makan siang gratis sebenarnya sudah diterapkan. Tetapi hanya untuk bayi dan ibu hamil terkait stunting. Namun, makan siang akan diperluas bukan hanya untuk balita.
"Itu (untuk bayi dan ibu hamil) jalan terus sekarang ditambah bukan hanya balita tapi di atas balita juga kita tambah program makan siang," ujarnya.
Saat ditanya apakah anggaran Rp15.000 untuk makan siang gratis akan cukup memenuhi kebutuhan gizi harian atau sesuai dengan dengan program isi piringku, Menkes pesimis. Isi piringku merupakan pedoman agar masyarakat paham pentingnya makan sehat dengan gizi seimbang.
"Mereka (anak-anak di atas balita) pasti lebih besar dugaan saya karena makannya lebih banyak isi piringku kan itu untuk lima tahun ke bawah," tutur Menkes.
Saat rapat paripurna mengenai kebijakan fiskal yang dipimpin Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin 26 Februari 2024, sejumlah menteri mengungkapkan bahwa program makan siang gratis turut dibahas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan anggaran untuk makan siang per orang diperkirakan Rp15.000. Menkes mengatakan rapat tersebut menyiapkan anggaran 2025 untuk transisi kebijakan dengan program presiden terpilih.
"Kalau kemarin dibicarakan supaya anggaran 2025 itu dipersiapkan untuk transisi ke masa presiden terpilih. Salah satu program utamanya makan siang gratis. Jadi sebaiknya agar mulai dihitung," ungkap Menkes.